Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta merasa risau dengan regulasi terkait kampanye terselubung yang terjadi sebelum masa kampanye terutama di Pilkada 2024.
Hal ini ia ungkapkan, saat menanggapi adanya oknum anggota DPR yang diduga menyelewengkan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), untuk memuluskan pencalonan kerabatnya di Pilkada 2024.
“Sebenarnya belum kampanye ya, ini juga problem lainnya terkait dengan regulasi, karena dari pengalaman pemilu kemarin itu banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti, karena dianggap belum masuk masa kampanye, maka dianggap belum tindak pelanggaran kampanye,” ujar Kaka kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Meski begitu, menurutnya, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi Billy Mambrasar yang mendapatkan laporan terkait peristiwa ini, harus melaporkan secara formal ke pihak yang berwenang.
“Karena kan stafsus presiden tidak boleh masuk ke wilayah penyelengaraan, ataupun tindakan hukum di pemilihan. Sehingga yang bisa dilakukan adalah melakukan pelaporan,” ucap dia.
“Dia mendapat laporan dari kelompok orang tertentu, maka dia bisa mendorong agar masyarakat yang menemukan melakukan pelaporan, atau mendorong juga Bawaslu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apakah terjadi pelanggaran atau tidak,” lanjutnya.
Selain itu, dirinya juga memberi catatan kepada Bawaslu. Jika memang mendapat laporan peristiwa seperti ini, perlu juga dicari upaya hukumnya agar tak ada asas tak terpenuhinya keadilan dalam pemilu.
“Tidak boleh ada orang yang secara substantif melakukan pelanggaran kampanye misalnya, tetapi secara prosedural karena kampanyenya belum di mulai, maka tidak ada pelanggaran kampanye. Ini kan sebuah logika yang mengusik keadilan ya,” tegasnya.
Oleh karena itu, Kaka meminta agar Bawaslu secepatnya membuat turunan regulasi, terkait dengan kampanye maupun tindakan lain di luar masa kampanye atau kampanye terselubung.
Ia khawatir bila tak ada aturan yang jelas, maka bisa saja oknum lainnya beralasan program ini bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi Billy Mambrasar menyatakan timnya menemukan sejumlah permasalahan terkait penyaluran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), terutama di Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.
Laporan ini, kata dia, didapatkan dari sejumlah pemuda yang mengeluhkan penggunaan program KIPK sebagai bahan kampanye oknum anggota DPR, untuk kepentingan kerabatnya yang maju pada Pilkada 2024.
“Memang ada laporan bahwa beberapa oknum mempergunakan program KIP-K ini sebagai bahan kampanye mereka. Selaku Stafsus Presiden, saya menampung aspirasi para pemuda dan pemudi Sulbar ini, dan segera menindaklanjuti dengan Policy Memo atau Rekomendasi Kebijakan kepada Presiden RI,” ujar Billy.
Ia menegaskan, sikap kritisnya ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadinya konflik kepentingan dalam penyaluran KIPK, seperti yang sering terjadi selama ini.
“Sebagai Stafsus Presiden Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar, saya mohon kepada para pimpinan dan pejabat negara baik di eksekutif maupun legislatif (DPR RI), agar ikut memastikan distribusi KIP-K ini tepat sasaran dan tepat guna. Bagaimana mungkin kita punya generasi unggulan, jika beasiswa KIP Kuliah saja tidak tepat sasaran,” tutur dia.
Informasi yang beredar, oknum anggota DPR yang dimaksud berasal dari Fraksi Partai NasDem dan bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan. Bahkan disebut-sebut oknum tersebut giat menyuarakan mengenai program KIP-K.
Hingga saat ini, baru ada dua pasangan bakal calon yang mendeklarasikan diri maju di Pilkada Kabupaten Polman. Salah satunya Dirga Adhi Putra Singkarru. Ia telah resmi dideklarasikan sebagai bakal calon bupati, pada Minggu (9/6/2024) lalu, oleh Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Yang menarik, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi NasDem Ratih Megasari Singkarru didapuk jadi ketua tim pemenangan. Ratih memang bukan orang jauh Dirga, mereka adalah kakak-adik.
Saat deklarasi di Hotel Ratih Polewali, ia terang-terangan ‘jualan’ janji pemberian beasiswa KIP-K. Ratih mengklaim selama ini sudah berhasil mendistribusikan Rp1 triliun beasiswa KIP-K ke Polman dan jumlah itu akan bertambah banyak jika para warga Polman mau memenangkan Dirga-Iskandar dalam kontestasi pilkada.
“Jika keduanya nanti terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Polman akan memudahkan anggaran pendidikan khususnya pemberian beasiswa,” ucap dia.