Kepala Bagian Mental Spiritual Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta Aceng Zaeni menyebut program Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) berjalan sejak tahun 2019.
Khusus untuk BOTI gereja, tahun ini Pemprov memasukkan guru sekolah minggu untuk mendapat alokasi bantuan BOTI.
“Semua guru dan ngaji, guru sekolah minggu baru 2022 ini masuk alokasinya,” katanya kepada Inilah.com, Senin (21/3/2022).
Dalam bagan yang ditunjukkan, setiap guru sekolah minggu bakal mendapat Rp500 ribu perbulan dengan jumlah 1.379. Dalam setahun, anggaran untuk guru sekolah minggu mencapai Rp8.274.000.000 (Rp8,274 miliar).
Tiap tahun sejak 2019, anggaran BOTI juga terus mengalami peningkatan. Tahun ini, (2022) total anggaran BOTI mencapai Rp149.357.000.000 (Rp149,357 miliar).
Sebelumnya, beredar video gereja tepis Anies intoleran. Dalam video tersebut, Ketua Umum Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Pendeta Johny Weol menepis tudingan miring intoleran terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dalam sambutannya pada acara Musyawarah Besa (Mubes) Gereja Pantekosta di Indonesia, di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022), Pendeta Johny Weol mengaku merasakan betul sentuhan toleransi Anies.
“Jadi rumor-rumor mengenai beliau itu, saya kira hal yang keliru. Sentuhan sosial dari beliau untuk gereja khususnya di Jakarta, itu sangat berarti bagi kami,” ucap Pendeta Johny disambut tepuk tangan.
“Di jaman Pak Anies kami pendeta-pendeta di seluruh Jakarta, mendapatkan apa yang disebut dengan BOTI, Bantuan Operasi Tempat Ibadah. Sangat membantu kami,” sambungnya.
Bahkan Pendeta Johny menegaskan sekolah minggu, guru sekolah minggu juga mendapat bantuan dari Gubernur Anies.”Walaupun sekolah minggunya dia cerita lain-lain. Pokoknya sekolah minggu. Terdaftar sebagai sekolah minggu pasti dapat bantuan apa yang disebut Gubernur Anies. Luar Biasa saudara,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Persekutuan Gereja Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), Pendeta Jason Balompapueng yang juga turut hadir memberikan sambutan.”Saudara boleh lihat berita-berita yang saudara dengar dan nonton segala semua, itu, seperti disampaikan tadi itu keliru,” tegasnya.
Bahkan para pendeta berharap program BOTI andalan Anies Baswedan bisa menjadi contoh dan ditiru oleh semua daerah.”Beliau sangat nasionalis. Orang tuanya sangat nasionalis. Saya mimpi pak Gub (Anies), BOTI ini bisa jadi nasional Pak Gub,” bebernya.
Pendeta Jason menyinggung cerita dirinya saat bertemu dengan Wakil Wali Kota Jakarta Timur Hendra Hidayat dan menceritakan pengalamannya mendengar perintah Anies ketika baru memimpin Jakarta.
“Karena terbukti baru Bapak Gubernur sekarang yang berani mengambil keputusan. Pak Gub saya sudah ngobrol dengan Pak Hendra, Wali Kota Jakarta Timur, dia bilang ketika Pak Gubernur pertama kali memimpin, beliau panggil kepala biro Dikmental dia bertanya, bagaimana fasilitas-fasilitas untuk gereja-gereja? harus disamakan semua. Tentu proporsional tapi harus disamakan semua. Satu terima yang lain terima,” paparnya.
Dan sampai sekarang, Pendeta Jason mengungkap Anies tetap mempertahankan komitmennya tersebut meski diserang berbagai isu miring soal intoleransi.
“Jadi membuktikan beliau memegang komitmen. Seorang pluraris dan menjaga kerukunan umat beragama. Pantas sebagai pemimpin,” Pendeta Jason menekankan.
Pemprov DKI Jakarta terus mengoptimalkan dana hibah BOTI yang dimulai pada 2019. Program tersebut bertujuan meningkatkan manfaat tempat ibadah berbagai agama. Dalam memberikan dana hibah ini, Pemprov DKI berkomitmen menyelenggarakannya secara adil dan bermanfaat untuk masyarakat.
Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Zen menjelaskan, BOTI dilatarbelakangi hasil kunjungan ke berbagai tempat ibadah yang dilaksanakan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 2018. Diketahui, masih cukup banyak tempat ibadah yang membutuhkan bantuan agar semakin bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
“Berawal dari arahan almarhum Pak Sekda saat itu (Saefullah) atas perintah Pak Gubernur saat itu. Di kampung-kampung masih banyak tempat ibadah yang belum mendapat perhatian dari pemerintah. Dengan adanya BOTI diharapkan bisa membantu untuk bayar listrik dan lain sebagainya. Pak Gubernur ingin bantuan tersebut menyeluruh, intinya bagaimana pemerintah bisa hadir,” ujarnya, seperti dikutip dari siaran pers PPID Provinsi DKI Jakarta.
Perlu diketahui sebelum BOTI, terdapat bantuan yang baru diberikan kepada puluhan masjid dan beberapa gereja. Sementara untuk pura dan vihara belum mendapatkan bantuan. Hadirnya program BOTI yang efektif sejak 2019 diawali dengan memberi bantuan kepada masjid dan musala melalui pengusul hibah yaitu Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta. Untuk Gereja Kristen saat itu belum menerima bantuan karena belum disepakati koordinator penyaluran seperti DMI DKI Jakarta. Baru pada 2020, tempat ibadah semua agama mendapat bantuan.
Ia menekankan, program BOTI 2019 dan 2020 berjalan dengan baik, sesuai dengan prinsip kepatutan dan rasionalitas serta membawa manfaat kepada masyarakat. Tempat ibadah penerima hibah yang ditentukan oleh lembaga keagamaan/koordinator juga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai penerima hibah.
Persyaratan penerima hibah ini sesuai amanat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 123 tahun 2018, dan Pergub Nomor 142 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Pergub Nomor 20 tahun 2020.
“BOTI merupakan program prioritas Pemprov DKI Jakarta. Untuk menjamin transparansi, pemberian bantuan ini secara transfer,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Pemprov DKI menggandeng Bank DKI dan Bank DKI Syariah untuk penyaluran dana. Adapun lembaga-lembaga keagamaan selaku koordinator adalah DMI untuk penyaluran BOTI Islam ke masjid atau musala, Persekutuan Gereja-gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) DKI Jakarta untuk BOTI Kristen ke gereja, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) DKI Jakarta untuk BOTI Hindu ke pura, dan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) DKI Jakarta untuk BOTI Buddha ke vihara.
Besaran dana hibah BOTI untuk tempat ibadah besar seperti masjid, gereja, pura, dan vihara sejumlah Rp2 juta per bulan. Sementara, untuk tempat ibadah sedang seperti musala sebesar Rp1 juta per bulan. Selain itu, ada dana insentif untuk pengurus/penjaga tempat-tempat ibadah, seperti marbot, imam masjid/mushola, pengurus gereja, vihara, dan pura sebesar Rp500 ribu per bulan. Dana hibah BOTI dan insentif ini diberikan selama 12 bulan.
Pada 2019, anggaran hibah BOTI mencapai Rp87,552 miliar, diberikan kepada 3.148 masjid dan 1.000 mushola. Untuk lembaga keagamaan selain DMI pada 2019 masih dalam proses memenuhi persyaratan.
Pada 2020, karena adanya pandemi COVID-19 besaran dana hibah mengalami rasionalisasi. Tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, kuil, dan mandil mendapatkan Rp1 juta per bulan. Sementara musala dari Rp 1 juta menjadi Rp500 ribu per bulan. Sehingga, usulan BOTI tahun 2020 yang semula Rp134,808 miliar menjadi Rp67,404 miliar. BOTI tahun 2020 diberikan kepada 3.200 masjid, 2.000 mushola, 1.379 gereja, 19 vihara, serta 19 pura, kuil, dan mandil.
Sementara pada 2021, dana hibah BOTI ditetapkan sebesar Rp140,520 miliar untuk 3.200 masjid, 2.000 mushola, 1.379 gereja, 263 vihara serta 19 pura, kuil, dan mandil. Jumlah tempat ibadah yang diberikan tersebut masih sama seperti 2020, namun besaran dana hibah kembali seperti semula, yakni Rp 2 juta per bulan untuk tempat ibadah seperti masjid dan musala Rp1 juta per bulan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)