Rusia menganggap penangguhan keanggotaannya di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai “ilegal dan bermotif politik”. Hal tersebut dinyatakan Kementerian Luar Negeri Rusia, Kamis (7/4).
“Penangguhan itu adalah langkah ilegal dan bermotivasi politik, yang bertujuan menghukum negara anggota PBB yang berdaulat dan mengejar kebijakan dalam dan luar negeri yang independen,” kata Kementerian itu dalam pernyataannya.
Sebelumnya pada hari Kamis, Majelis Umum PBB menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia atas “pelanggaran berat dan sistematis dan pelanggaran hak asasi manusia” yang mereka lakukan di Ukraina.
Pemungutan suara timbul setelah kekejaman para anggota pasukan Rusia di kota Bucha, Ukraina. Fakta tersebut terkuak setelah Ahad lalu para warga dan pejabat Ukraina memasuki kota itu dan menemukan lebih dari 410 penduduk tewas.
Moskow membantah menargetkan warga sipil dan mengklaim bahwa Kyiv “melakukan sebuah provokasi” untuk media Barat.
Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam sebuah wawancara dengan Sky News kemarin berkeras bahwa mayat yang terlihat di jalan-jalan Bucha adalah “sindiran yang dipentaskan dengan baik.”
Kementerian menambahkan bahwa Rusia telah memutuskan untuk melepaskan keanggotaannya segera pada hari Kamis.
“Komitmen tulus Rusia untuk tujuan melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia tidak memungkinkan kami untuk tetap menjadi bagian lebih lama dari mekanisme internasional yang telah berubah menjadi pelaksana kehendak kelompok negara ini, yang mendorong tujuan dan memperoleh suara yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, jangan menghindar dari pemerasan terbuka terhadap negara-negara berdaulat,” tambah pernyataan itu. [Reuters/Al-Arabiya]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)