Guru Besar Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis menyebut demokrasi di suatu negara akan runtuh total jika badan pengawas seperti DPR terlalu kompak dengan eksekutif.
Ia pun mengkritik kebijakan DPR RI yang akhir-akhir ini banyak melakukan revisi Undang-Undang (UU) secara mendadak tanpa urgensi yang jelas.
Menurutnya, DPR saat ini mudah diintervensi oleh pemerintah dalam pembentukan maupun saat melakukan revisi UU.
“Itu akan berarti bahwa demokrasi kita akan habis, kalau suatu pemerintah didukung oleh semua partai, itu eksekutif bisa berbuat apa saja,” kata Romo Magnis dalam diskusi bertajuk ‘Hukum sebagai Senjata Politik’ di Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Ia menuturkan, tidak heran jika dalam beberapa waktu belakangan di Indonesia rule of law berubah menjadi rule by law. Terlebih, katanya, masing-masing partai politik akan mendapatkan sesuatu yang menjanjikan dari eksekutif dalam setiap revisi UU.
“Saya anggap amat sangat berbahaya, hukum lalu menjadi perintah eksekutif untuk bagaimana menjalankan negara ini dan demi kepentingan mereka yang di atas,” ujar Romo Magnis.
Selain itu, ia juga turut menyinggung bahwa DPR minim menyuarakan kritikan terkait banyaknya dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dilakukan pemerintah.
“Saya khawatir kalau korupsi jalan terus kalau partai mudah diadopsi oleh pemerintah, lalu kita akan kemana. Saya khawatir terjadi bahwa lantas partai-partai dibeli oleh pemerintah, tentu saja pemerintah perlu dukungan dalam DPR,” ucap dia.