Arab Saudi, yang mengusulkan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, menghadapi tuduhan serius mengenai kerja paksa secara ekstensif di kalangan pekerja migrannya. Tuduhan-tuduhan ini secara resmi telah diajukan dalam pengaduan ke Organisasi Buruh Internasional (ILO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pengaduan tersebut, seperti diungkap The Guardian, menuduh bahwa pekerja migran di Arab Saudi mengalami berbagai pelanggaran hak-hak buruh, termasuk tidak dibayarnya upah, penyitaan paspor, biaya perekrutan ilegal, dan pembatasan bebas berganti pekerjaan.
Melanggar Konvensi PBB
Serikat pekerja Building and Wood Workers’ International (BWI), yang mengajukan pengaduan, menggambarkan situasi tersebut sebagai “epidemi pelanggaran,” yang merupakan kerja paksa, sehingga menjadikan Arab Saudi melanggar kewajibannya berdasarkan konvensi kerja paksa PBB.
Keluhan BWI mencakup survei terhadap 193 pekerja migran yang pernah atau sedang bekerja di Arab Saudi dan mengungkapkan bahwa 65% melaporkan bahwa majikan mereka tidak memberikan akses terhadap dokumen pribadi seperti paspor. Sementara 63% menyatakan bahwa mereka tidak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan yang wajar atau cuti ketika bekerja di Arab Saudi atau ketika kontrak telah habis.
“Arab Saudi, di mana serikat pekerja dilarang, secara terang-terangan mengabaikan standar ketenagakerjaan internasional dan gagal memberikan kompensasi kepada pekerja migran yang telah mengalami pelecehan selama lebih dari satu dekade,” kata Ambet Yuson, sekretaris jenderal BWI.
Mewakili sekitar 12 juta pekerja, BWI mendesak ILO untuk menyelidiki dugaan pelanggaran ini. Pengaduan ini didukung oleh organisasi-organisasi termasuk Human Rights Watch (HRW), Amnesty International, dan FairSquare, yang berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia terkait migrasi tenaga kerja dan olahraga.
Keluhan ini muncul hanya beberapa bulan sebelum badan sepak bola internasional FIFA diperkirakan akan memberikan hak tuan rumah Piala Dunia 2034 kepada Arab Saudi. Perkembangan ini kemungkinan akan meningkatkan tekanan pada FIFA, yang sudah menghadapi seruan untuk mendiskualifikasi Arab Saudi menjadi tuan rumah turnamen tersebut jika gagal mematuhi kewajiban hak asasi manusianya.
Seperti diketahui, aturan pemilihan FIFA untuk Piala Dunia 2030 dan 2034 mengharuskan negara tuan rumah berkomitmen untuk ‘menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional’.
Pengajuan yang Bersejarah
“Keluhan tersebut secara efektif menyatakan bahwa Saudi tidak memiliki perlindungan yang berarti terhadap kerja paksa,” kata Minky Worden, direktur inisiatif global HRW. Dia menggarisbawahi bahwa “ini adalah pengajuan yang benar-benar bersejarah dan mungkin menjadi satu-satunya hambatan signifikan bagi FIFA untuk menobatkan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034.”
“FIFA harus menjawab bagaimana mereka akan menilai dan memitigasi risiko hak-hak buruh migran sebagaimana disyaratkan oleh kebijakan hak asasi manusianya,” tambah Worden.
Badan pengatur sepak bola internasional dapat memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk reformasi ketenagakerjaan dengan menuntut perjanjian hak asasi manusia yang mengikat sebelum menyelesaikan tuan rumah turnamen 2034, tegas Steve Cockburn, kepala keadilan ekonomi dan sosial Amnesty International.
Dia memperingatkan bahwa kegagalan untuk melakukan hal ini hampir pasti akan membuat kerja paksa tetap menjadi bagian integral dari peristiwa besar tersebut.
The Guardian mengenang bahwa pada tahun 2014, Konfederasi Serikat Buruh Internasional mengajukan keluhan serupa terhadap Qatar, yang berujung pada kemitraan antara ILO dan tuan rumah Piala Dunia 2022 untuk mereformasi undang-undang ketenagakerjaan mereka.
Menurut situs berita tersebut, proses tersebut menghasilkan perubahan yang signifikan, seperti penghapusan sebagian besar sistem kafala (sponsor) di negara Teluk dan penerapan upah minimum, meskipun dampak dari reformasi ini masih diperdebatkan.
The Guardian mencatat bahwa Arab Saudi sangat bergantung pada pekerja migran, terutama dari Asia Selatan dan sebagian Afrika, dengan lebih dari 13 juta pekerja asing di negara tersebut. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat secara significan untuk proyek-proyek konstruksi besar jika Arab Saudi diberikan penghargaan sebagai tuan rumah Piala Dunia.