Partai Demokrat mengingatkan pemerintah jangan hanya fokus menggarap megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang nilai investasinya Rp466 triliun. Perhatikan juga pembangunan infrastruktur daerah serta fasilitas rakyat.
Hal itu disampaikan Rizki Natakusumah yang mewakili Fraksi Partai Demokrat DPR saat rapat paripurna tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2025, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024).
“Fraksi Partai Demokrat mengimbau agar pemerintah tidak hanya memberikan perhatian terhadap pembangunan IKN saja. Pembangunan infrastruktur desa, program tata ruang dan pertanahan, pembangunan akses air bersih dan penerapan ekonomi hijau di seluruh pelosok negeri, harus juga diperhatikan,” kata Rizki.
Selain itu, kata Rizki, Partai Demokrat menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur fisik yang sejajar dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta kesejahteraan rakyat.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia harus bisa mengentaskan kemiskinan, menurunkan pengangguran, menurunkan peringkat utang, dan memperbaiki tata kelola penegakan hukum,” kata Rizki.
Selanjutnya, kata dia, Fraksi Partai Demokrat berharap agar pemerintah benar-benar serius dalam menjalakkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui peningkatan kualitas pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh anak bangsa.
Termasuk program kesehatan dan pengentasan kemiskinan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di bumi Nusantara.
“Mencermati bahwa penelusuran APBN 2025 dilakukan pada periode transisi, maka Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran, program pemerintahan baru dengan ketersediaan ruang fiskal,” ucap dia.
“Sehingga APBN 2025 tetap sehat, dan berkesinambungan serta menjadi pondasi penting bagi tranformasi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat,” sambungnya.
Masih kata Rizki, Fraksi Partai Demokrat menyetujui KEM dan PPKF yang pada rapat paripurna sebelumnya dibacakan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
“Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN Tahun 2025, untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat selanjutnya,” tandasnya.
