News

Rawan Peretasan, Pemerintah Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab

Pemerintah dinilai masih saling lempar tanggung jawab dalam mengatasi masalah siber yang menyerang keamanan negara.

Pengamat IT Heru Sutadi mengatakan, semstinya pemerintah bisa saling bekerja sama dalam mengatasi serangan siber.

“Soal kebocoran data, jangan saling menyalahkan. Introspeksi. Sebab keamanan siber perlu kerja bersama, dan tiap pihak memiliki tanggung jawab masing-masing,” kata Heru kepada inilah.com, Senin (12/9/2022).

Selaku pengatur, pengawas, dan pengendali tata kelola data, pemerintah harus mampu memberikan rasa aman bagi rakyat mengenai setiap data yang sudah diserahkan kepada negara.

“Masyarakat tidak mau tahu itu kerja Kominfo atau lembaga lain, yang jelas Negara harus hadir. Rakyat mau datanya aman karena kan didorong untuk transformasi digital oleh pemerintah,” ujar Heru.

Ia berharap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang akan disahkan DPR, dapat menjadi solusi bagi kebocoran data dan serangan siber. Namun menurutnya, UU PDP tidak dapat dijalankan tanpa adanya pengawasan.

“UU PDP memang diharapkan memiliki substansi yang menjawab tantangan kebocoran data dengan otoritas Perlindungan Data Pribadi yang kuat. Tapi di sisi lain, UU tetap memerlukan perkuatan praktik di lapangan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian agar kebocoran data tidak terulang kembali di masa-masa mendatang,” jelas Heru.

Ia juga mendukung usulan Komisi I DPR RI yang mendorong pemerintah untuk segera membuat roadmap keamanan siber. Menurutnya keadaan negara saat ini sedang dalam fase darurat.

“Roadmap perlu tapi harus dijalan, dipantau day to day. Dan kalau buat roadmap harus cepat. Sebab ini sudah SOS,” sambung Heru.

Senada dengan Heru, Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya juga menyebutkan bahwa roadmap keamanan siber adalah sebuah keharusan mengingat banyaknya data negara yang bocor.

“Yah sepenting hari inilah kalau bocor. Eksploitasi data kependudukan seperti yang dilakukan Bjorka, spam, teror DC, telemarketing merajalela,” kata Alfons.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button