Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa masalah di Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan akibat dari serangan ransomware yang menyebar di seluruh dunia. Hal ini disampaikan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).
“Kita bisa lihat ini, ransomware tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware,” kata Budi.
Budi menjelaskan bahwa serangan ransomware paling banyak berdampak di Amerika Serikat dengan persentase 40,43 persen, diikuti oleh Kanada dengan 6,75 persen, Inggris 6,44 persen, Jerman 4,29 persen, dan Prancis 3,8 persen.
“Indonesia terkena dampak sekitar 0,67 persen dari serangan ransomware,” ucapnya.
“Jadi memang virus ini melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama,” tambah Budi.
Budi juga mengungkapkan bahwa serangan ransomware yang menyerang keamanan siber Indonesia merupakan versi terbaru, sehingga menarik perhatian global.
“Jadi versi yang terakhir sehingga menjadi perhatian seluruh dunia terhadap ransomware ini,” tuturnya.
Budi menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat yang cukup rendah terkait serangan ransomware yang menyerang PDN. Berdasarkan studi MIT Technology Review Insight tahun 2022, Indonesia berada di peringkat terbawah di antara negara-negara G20.
“Dimana peringkat Indonesia di G20 ini nomor 20. Kalau kita lihat Australia, Belanda, Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, dan seterusnya, kita masuk dalam terbawah bersama Meksiko, India, Brasil, Turki, dan Indonesia,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Budi meminta seluruh pihak untuk memberikan perhatian lebih terhadap keamanan siber di Indonesia.
“Jadi harus juga menjadi perhatian kita semua sebagai negara dan bangsa bahwa keamanan siber kita masih perlu peningkatan yang lebih,” tegas Budi.
Diketahui, Komisi I DPR RI akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait insiden di PDN. Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pemanggilan tersebut akan dilakukan pada Kamis (27/6/2024) di gedung DPR RI, Jakarta.
“Kamis, besok ya (BSSN dan Kominfo ke DPR RI),” kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).
Meutya menjelaskan bahwa pihaknya baru mendapatkan penjelasan singkat mengenai kasus PDN ini, sehingga pemanggilan kedua lembaga ini diperlukan untuk pendalaman lebih lanjut.
“Kita perlu pendalaman, jadi besok penjelasan dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi,” ujarnya.