Klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan soal big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024, kembali dipertanyakan banyak pihak. Banyak yang mendesak agar Luhut membuka big data tersebut, termasuk yang terbaru debat antara Luhut dan mahasiswa di UI, Depok, kemarin Selasa (13/04/2022).
Pakar keamanan siber dari CISSReC, Pratama Persadha ragu atas kebenaran dan asal muasal big data 110 juta yang pejabat pemerintah klaim itu mendukung penundaan pemilu 2024.
“Jadi kemungkinan 110 juta data berasal dari Twitter sudah pasti tidak mungkin karena jumlah akun aktifnya di Indonesia sedikit,” ujar Pratama lewat keterangannya kepada Inilah.com, Rabu (13/4).
Transparansi big data
Apabila mengacu pada kuantitas data tersebut, Pratama menduga 110 juta big data itu melibatkan Facebook (FB).
Namun melihat berbagai peristiwa yang melibatkan FB pada waktu lalu, terlebih usai kasus Cambridge Analytica, ia menduga FB sudah membatasi tidak lagi mudah membagi data dengan pihak ketiga.
Lebih lanjut Pratama mengatakan sebaiknya proses pengambilan data tersebut juga harus transparan ke publik, agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
“Secara teknis, ada banyak cara mengetahui perbincangan publik di media sosial atau platform internet lainnya. Karena itu, kita perlu bertanya 110 juta yang disampaikan Pak Luhut ini mengambil data dari platform apa dan bagaimana metodologinya,” kata Pratama.
Data sampah
Senada dengan Pratama, Direktur Eksekutif ICT Institute, sekaligus pengamat teknologi Heru Sutadi turut mempertanyakan darimana data yang dianalisa Menko Luhut. Menurut Heru data perlu diungkap agar masyarakat tidak berspekulasi.
Heru menjelaskan sebelum mendapatkan analisis yang baik, bagus atau sesuai, maka harus diperhatikan sumber daya atau bahan baku data.
Kalau datanya sampah, dalam istilah komputer dikenal GIGO garbage in garbage out. Sampah yang masuk datanya, maka sampah pula hasilnya.
“Sehingga, sebelum orang bicara hasil big data, kita harus tahu sumber nya dari mana atau data apa saja yang diolah,” ujar Heru melalui pesan WhatsApp kepada Inilah.com Kamis (14/04/2022).
Lebih lanjut ia menuturkan agar Data tidak menjadi sampah, perlu difilter. Sehingga dibedakan data yang akan diolah dengan data yang tidak memiliki hubungan.
Ia juga memahami tidak semua orang bisa bisa menganalisasi data dari big data secara benar dan akurat.
“Bahkan banyak ahli pun kadang salah karena misal dipaksa mendukung sesuatu hasil analisa yang telah diformat sebelumnya,”kata Heru.
Menurutnya data yang diungkap Luhut Secara angka, nampaknya logis. Tapi, perlu didalami media sosial mana yang dijadikan basis big data. Sebab menurutnya yang agak terbuka hanya twitter yang lebih banyak diolah. Facebook tidak mudah diolah dan diambil data tanpa kerja sama.
“Dan yang menarik, data statista pengguna aktif Twitter Indonesia per Januari 2022 hanya 18,45 juta, ” katanya
Validitas data tidak jelas
Pengamat media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi turut mempertanyakan validitas data para pejabat pemerintah itu. “Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?” katanya saat Inilah.com hubungi beberapa waktu lalu.
Jika mengutip data Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45), ujar Fahmi, hanya 10.852 akun twitter yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam pembicaraan jabatan presiden tiga periode.
Itu pun, ujar Fahmi, mayoritas menolak. Data tersebut Fahmi sebut mirip dengan temuan Drone Emprit.
“Dari 18 juta user Twitter +62, hanya sekitar 10 ribu yang aktif bicara soal perpanjangan masa jabatan ini. Atau hanya 0,055 persen. Padahal user Twitter paling cerewet soal politik. Apalagi user kanal lain seperti IG, FB, persentasenya bisa lebih sedikit. 110 juta sepertinya impossible,” ujar Ismail Fahmi.
Luhut yang beberapa kali tersudut untuk segera membuka big data 110 juta itu selalu menolak, termasuk saat berdebat dengan massa aksi BEM UI di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (12/4). Luhut menolak membuka data 110 juta warga yang setuju penundaan pemilu. Ia merasa punya hak untuk tidak melakukannya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)