KENDARI – Pemerintah Indonesia yang mengeluarkan kebijakan tentang penghapusan tenaga Honorer tahun 2023 di nilai menuai banyak kritik, karena kebijakan ini di anggap tidak memiliki solusi dan akan merugikan para tenaga honorer di daerah.
Menanggapi hal itu Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari LM Rajab Jinik secara tegas menolak kebijakan yang di nilainya sebagai kebijakan yang Gila.
Baca juga: Pemkot Kendari Dapat 7 Ribu STB Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Kurang Mampu
“Saya pribadi sebagai anggota DPRD Kota Kendari menolak secara penuh tentang Kebijakan itu, karena belum ada solusi dalam permasalahan, ini merupakan langkah gila pemerintah pusat,” ungkap Rajab Jinik
Dia mengatakan bahwa tenaga Honorer sangat membantu dalam berjalan nya proses pemerintahan, dan gaji mereka bahkan tidak sesuai dengan apa yang mereka Kerjakan.
“Kurang lebih 6 Ribu tenaga Honorer di Kota Kendari dan itu sangat membantu kami, bahkan kesejahteraan mereka dan apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai,” tegas Rajab
Terakhir Politisi Partai Golkar itu juga mengatakan bahwa jika ada kebijakan seperti ini, pemerintah harus melihat suara dari bawah dan bukan suara dari kalangan atas.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)