Raja Charles III Akan Depak 3 Anggota Keluarga Termasuk Anaknya dari Kerajaan

Raja Charles III kabarnya akan mendepak sejumlah anggota keluarganya dari susunan kepengurusan Kerajaan Inggris. Keluarga Raja Charles III yang akan terdepak dari kepengurusan Kerajaan adalah Pangeran Andrew, Pangeran Harry dan Putri Beatrice.

Ketiga orang tersebut saat ini memegang jabatan penting dalam kepengurusan di Kerajaan Inggris yakni sebagai Penasihat Negara dalam Kerajaan Inggris. Pangeran Andrew adalah adik kandung dari Raja Charles III, Pangeran Harry adalah anak kedua Raja Charles III, dan Putri Beatrice merupakan anak Pangeran Andrew dan juga keponakan raja.

Mengutip dari Express.co.uk, Raja Charles III usai naik takhta berencana akan merevisi Undang-undang (UU) yang mengatur soal jabatan Penasihat Negara dalam Kerajaan Inggris atau Counsellors of State. Rencana ini muncul karena dari lima penasihan negara Kerajaan Inggris, tiga di antaranya berstatus non-working kerajaan. Ketiganya ini adalah Pangeran Andrew, Pangeran Harry dan Putri Beatrice.

Orang-orang yang memegang jabatan Counsellors of State ini memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas-tugas konstitusi kerajaan jika Raja Inggris sedang berhalangan. Tugas resmi yang dimaksud mencakup pertemuan Privy Council, menandatangani dokumen-dokumen rutin dan menerima kredensial Duta Besar baru di Inggris.

Menurut laporan media Inggris Telegraph, Raja Charles III hanya menginginkan anggota keluarga kerajaan yang bertugas secara resmi — the Firm — yang bisa menjadi Penasihat. Jika rencana amandemen UU Perwalian (Regency Act) Tahun 1937 terealisasi, maka Pengeran Andrew, Pangeran Harry dan Putri Beatrice otomatis akan terdepak dari lingkaran satu kerajaan.

Dengan begitu, Putri Anne dan Pangeran Edward dua orang yang masih bertugas resmi di Kerajaan Inggris akan naik menjadi penasihan Raja. Putri Anne dan Pangeran Edward sendiri adalah adik kandung dari Raja Charles III.

Amandemen UU Perwalian (Regency Act) Tahun 1937 hanya bisa dilakukan lewat pembahasan dan persetujuan dari parlemen Inggris berdasarkan pengajuan dari pihak Kerajaan Inggris.