Untuk mengelar hajatan politik lima tahunan, pemerintahan Jokowi menggeontorkan duit Rp71,3 triliun. Dana yang cukup besar.
Mahalnya biaya politik disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jakarta, Kamis (22/2/2024). “Pemerintah gelontorkan Rp71,3 triliun untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024,” kata Sri Mulyani.
Anggaran itu, lanjut Sri Mulyani, dikeluarkan negara selama periode 2022-2024. Sebesar Rp38,3 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Dari jumlah itu, per 12 Februari 2024, realisasinya mencapai Rp16,7 triliun.
Realisasi itu antara lain untuk beberapa kegiatan. Pertama, kegiatan KPU dengan total realisasi anggaran Rp1,7 triliun.
Dana itu antara lain untuk pemungutan dan penghitungan suara, pengelolaan dan pengadaan laporan, pengawasan masa kampanye, pemutakhiran data, perencanaan program dan anggaran, serta pengawasan penetapan hasil pemilu
Kedua, untuk pembentukan badan ad hoc dengan nilai Rp1,3 triliun. Ketiga, untuk pengamanan dan pengawasan pelaksanaan pemilu oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Rp1 triliun.
Sedangkan Rp300 Miliar sisanya dialokasikan untuk pengamanan, seperti aparat penegak hukum kepolisian, penanganan pelanggaran kode etik, diseminasi informasi, pembentukan pos pemilu, serta perumusan kebijakan dan pengelolaan konten.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)