Proyek kereta cepat China mundur dua kali, dikhawatirkan biaya membengkak lagi triliunan. Pemerintah harus menambalnya dengan utang.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof Anthony Budiawan memperkirakan bakal terjadi pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat China. “ini perlu kita pertanyakan. Proyek kereta cepat China mundur dua kali, biayanya bengkak berapa? Ujung-ujungnya negara harus numpuk utang terus,” ungkapnya.
Menurut Prof Anthony, proyek kereta cepat China ini, selain dilematis juga beresiko tinggi. Bahayanya ketika China tidak memberikan utang akibat bengkaknya biaya proyek kereta cepat.
“Kalau China tidak kasih utang tambahan atas membengkaknya biaya proyek, justru berbahaya. Ekonomi kita bisa kena,” tegas Prof Anthony.
Sekedar mengingatkan, sudah ada pengalaman terkait bengkaknya biaya kereta cepat China. Di mana, biaya awal diproyeksikan US$6,07 miliar. Atau setara Rp86,5 triliun.
Ujug-ujug, terjadi cost overrun alias pembengkakan menjadi US$8 miliar, atau setara Rp114,24 triliun. Artinya, biaya pembangunan melendung US$1,9 miliar, atau setara Rp27,09 triliun.
Untuk menutup kekurangan biaya proyek ambisius yang sudah terlanjur berjalan ini, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021. Beleid yang diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021 ini, menggantikan Perpres 107 Tahun 2015.
Dalam pasal 4 Perpres 93/2021, pemerintah membuka APBN untuk membiayai proyek kereta cepat China. Aturan ini menggugurkan Perpres 107/2015 yang melarang proyek kereta cepat China ini dibiayai dari APBN. Melainkan berskema business to business. Bisa dipastikan, keuangan negara yang sudah berat bakalan semakin sengsara karena proyek ini.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)