Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menyulap rumah tak layak huni di seluruh Indonesia melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Harapannya dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara nasional.
Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto mengatakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan sedang mempercepat pengerjaan rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara nasional.
Hasilnya mencapai 93.139 unit rumah swadaya pada semester l atau 9 Juni tahun 2023 dari total target yang direncanakan sebanyak 150.050 unit dengan anggaran Rp3,29 triliun.
“Program ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dengan dana stimulan yang disalurkan oleh pemerintah,” kata Iwan Suprijanto pada Senin (12/06/2023) seperti dikutip dari laman resmi Kementerian PUPR.
Iwan Suprijanto menjelaskan ada tiga fokus PUPR dalam penanganan rumah swadaya pada tahun 2023, yaitu mendorong percepatan program Penurunan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui penanganan rumah tidak layak huni, pemiliharaan kawasan perumahan, dan permukiman kumuh terintegrasi serta menambah jangkauan pelayanan Klinik Rumah Swadaya.
Program BSPS ini tersebar di 34 provinsi di Indonesia yang mencapai 149.750 unit yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
“Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya. Saat ini penyerapan tenaga kerjanya sudah 171.082 orang dari target 300.100 orang,” kata Iwan Suprijanto.
Pelaksanaan program BSPS sudah dilangsungkan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 16.824 unit. Saat ini sudah ada sebanyak 8.559 unit rumah tidak layak huni yang telah melakukan verifikasi melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II. Proses verifikasi dilakukan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address (BNBA) sebanyak 8.559 unit.
Program BSPS di Jawa Barat dilakukan secara bertahap. Untuk Tahap I tersebar di 17 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Cianjur 1.191 unit, Bandung Barat 1.070 unit, Bandung 2.461 unit, Bogor 373 unit, Purwakarta 204 unit, Garut 347 unit, Tasikmalaya 476 unit, Ciamis 80 unit, Kuningan 30 unit, Indramayu 1.072 unit, Cirebon 403 unit, Karawang 40 unit. Kemudian Kota Bogor 434 unit, Cimahi 53 unit, Bandung 6 unit, Tasikmalaya 296 unit, dan Cirebon 23 unit.
Syahidan
Beri Komentar (menggunakan Facebook)