Saat ini, industri yang sangat bergantung kepada bahan baku gas bumi, dilanda galau. Karena, program gas murah untuk industri yang dikenal dengan harga gas bumi tertentu (HGBT) masih berpolemik. Kondisi ini jelas mengganggu operasional perusahaan.
Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Achmad Widjaja mengatakan, industri pengguna gas bumi perlu adanya kepastian pasokan dan harga. Supaya keberlangsungan serta keberlanjutan produksi tetap terjaga.
Saat ini, Achmad mengakui bahwa kepastian pasokan gas, sulit terwujud karena masih terdapat sejumlah faktor yang harus dibenahi. Salah satunya terkait harga. ”Kalau perlu HGBT buat industri dicabut saja nggak apa-apa. Yang penting adalah perlu kepastian pasokan,” ucap Achmad, Jakarta, dikutip Senin (24/6/2024).
Program HGBT yang mematok harga sebesar 6dolar AS per MMBTU, kata Achmad, di satu sisi memang bermanfaat dan dinikmati industri pengguna gas bumi. Di sisi lain, negara harus menggelontorkan dana besar untuk subsidi hulu migas. Artinya, produksi gas bumi sangat bergantung kepada APBN.
Selain itu, kata Achmad, pihak midstream dan downstream sebagai pemilik serta pengelola infrastruktur penyaluran gas bumi, kena getahnya pula. Apalagi jika harga gas bumi tidak mencapai nilai keekonomian.
Situasi ini, lanjutnya, berdampak kepada ketidakpastian pasokan. Sehingga, baik produsen maupun industri pengguna gas bumi sama-sama merugi. ”Padahal yang terpenting adalah kepastian pasokan gas ke industri,” tegasnya.
Achmad berharap, pemerintah segera menentukan skema yang pasti demi menjaga kepastian pasokan gas bumi untuk industri. Untuk itu, diperlukan koodinasi lintas sektoral mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta kesepahaman antara pelaku industri migas serta industri penggunanya.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro berpandangan sama. Kuncinya adalah koordinasi lintas sektoral demi terwujudnya keseimbangan yang tidak merugikan pihak manapun.
Termasuk industri pengguna gas bumi, menurut Komaidi, bakal diuntungkan karena tercipta kepastian pasokan dan harga. ”Selama ini, belum ada kesepahaman maka akan berpengaruh kepada komersialisasi gas bumi di Indonesia. Padahal, kebutuhan gas bumi diperkirakan akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan,” ujarnya.
Program HGBT, Komaidi menjelaskan, Kementerian Perindustrian terus mendorong agar dilanjutkan. Bahkan, jumlah industri penerimanya ditambah. Sebaliknya, Kementerian Keuangan meminta evaluasi karena semakin membebani keuangan negara.
Demikian halnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kata dia, menyadari pentingnya evaluasi program HGBT, supaya tidak hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan terdapat industri lain kian terganggu mata rantainya.