Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule menilai omongan Presiden Joko Widodo tak bisa dipegang, terutama menyikapi usulan pendukungnya terkait tiga periode. Statement mantan Gubernur DKI itu selalu berubah-ubah. Mulai dari awalnya mengecam keras, kini melunak dengan menekankan bahwa usulan tiga periode bagian dari demokrasi.
“Kalau soal usulan tiga periode pantas? Ya pantas-pantas aja bagi presiden, kita rakyat ikut saja. Tetapi dulu Pak Jokowi bilang orang mengusulkan itu katanya pingin cari muka, terus pingin menampar mukanya, terus pingin menjerumuskan. Belakangan malah anggap usulan itu demokratis. Padahal awalnya mengecam,” kata Iwan kepada Inilah.com, Sabtu (5/3/2022).
Tak hanya soal wacana tiga periode, lanjut Aktivis ProDem itu, mengenai kebijakan pemerintah, Presiden Jokowi juga kerap berubah-ubah dengan meralat ucapannya sendiri.
Seperti soal Perpres Nomor 107 tahun 2015 mengatur tidak akan ada pembiayaan langsung dari APBN dalam mega proyek kereta cepat. Belakangan Jokowi mengoreksi aturan tersebut dengan mengeluarkan Perpres Nomor 93 tahun 2021 mengatur bahwa proyek itu didukung oleh APBN.
Kemudian soal komitmen Jokowi tidak membebani dana APBN dalam pembagunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Belakangan justru mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 bakal lebih banyak membebani APBN yakni 53,3 persen.
“Ucapan Presiden kerap kali berbeda. Kita tampak dungu aja kalau masih percaya dengan apa yang disampaikan Jokowi. Bahkan dulu soal vaksin prabayar akhirnya berubah lagi gratis. Banyak hal yang disampaikan kemudian bantah lagi oleh Jokowi,” ucap Iwan.
Iwan menyarankan sebaiknya tidak perlu reaksioner menanggapi wacana tiga periode yang kerap dihembuskan oleh pendukung Jokowi. Namun, menunggu saja apakah anggaran Pemilu 2024 sebanyak Rp76,6 triliun yang Komisi Pemilihan Umum usulkan bakal disepakati atau tidak pada tahun 2023 mendatang, dari sana semua akan terang benderang Pemilu 2024 ditunda atau tidak.
“Karena tanggapan presiden itu pasti berbeda. Faktanya sudah berulang-ulang. Ini buang-buang waktu. Jadi kita tunggu saja anggaran Rp76 triliun yang diusulkanan oleh KPU itu bakal disetujui apa tidak, dari sana bisa ketahuan,” tutup aktivis yang kerap bersuara kritis tersebut.
Sebagai tambahan informasi, bola panas penundaan Pemilu 2024 terucap dari mulut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Isu itu terus bergulir tatkala berbagai kalangan bersuara keras menolak wacana itu.
Bahkan semakin memanas saat ada bocoran menarik di kalangan wartawan. Bahwa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diduga berada di belakang wacana penudaan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Kabarnya Luhut, yang juga orang kepercayaan Jokowi itu, secara senyap meminta partai politik mendukung gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Bahkan, Luhut mengklaim Presiden Jokowi setuju dengan langkahnya menjaring dukungan partai politik untuk mengaminkan penundaan pemilu.
Walau terlambat berkomentar, Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal polemik penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi mengatakan bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yakni tetap menjabat dua periode saja. Namun Jokowi mengaku tak bisa melarang wacana penundaan pemilu yang menggelinding saat ini, sebab hal itu bagian dari demokrasi.
“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” kata Jokowi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)