Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tanggapi santai pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mewanti-wanti kecurangan proses pemungutan suara di TPS saat gelaran Pemilu 2024.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan setiap partai tentu mempunyai satgas untuk menjaga suara dan cegah potensi kecurangan pemilu.Ia menyatakan PKS juga telah menyiapkan saksi, sehingga menurutnya kecil kemungkinan terjadi kecurangan di TPS.
“Tiap partai punya satgas penjaga suara. PKS selalu menyiapkan sejak awal barisan saksi yang menjaga suara mulai dari tingkat TPS. Saya yakin tiap partai punya Satgas. Kecurangan di tingkat TPS kecil karena ada saksi,” tuturnya di Jakarta, dikutip Rabu (22/3/2023).
Menurut Mardani, kecurangan dapat terjadi oleh pihak yang memiliki kuasa. Sehingga, katanya, Bawaslu harus menggerakkan masyarakat untuk ikut mengawasi. “Kecurangan biasa dilakukan oleh mereka yang punya kuasa. Karena itu Bawaslu perlu menggerakkan semua elemen masyarakat ikut serta dalam pengawasan,” ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud Md menyoroti banyaknya masalah pemilu curang di Indonesia. Mahfud mengatakan di era ini, kasus pemilu curang bisa diadili di Mahkamah Konstitusi.
Meski begitu, Mahfud mengatakan kecurangan pemilu masih ditemukan sekarang. Menurut Mahfud, yang saat ini melakukan kecurangan dalam pemilu bukanlah pemerintah, tapi justru partai politik.
“Apakah ada pemilu curang sekarang? Masih banyak. Kalau dulu curang, selesai, kasus ditutup. Sekarang kalau curang bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang yang curang antar partai bukan pemerintah,” kata di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Mahfud lalu mencontohkan pemilu kala era Orde Baru. Kala itu, Partai Golkar, TNI, dan pemerintah bersekongkol untuk menentukan kemenangan. “Zaman Pak Harto (Soeharto) dahulu yang curang Golkar, TNI, birokrasi untuk menentukan kemenangan,” katanya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)