Juru bicara (Jubir) Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono kembali menegaskan tidak ada kebocoran dokumen putusan hakim terkait perkara yang ditangani.
Hal ini Fajar tegaskan lagi menyikapi soal pernyataan Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan bocoran soal MK yang akan memutuskan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
“Kalau soal itu karena kan memang enggak ada yang bocor (putusan). Dibahas saja belum, kan kita sampaikan begitu,” ujar Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).
Lebih lanjut, Fajar mengatakan saat ini MK masih dalam tahap pengumpulan kesimpulan dari para pihak terkait dalam perkara gugatan soal UU Pemilu. Bahkan dia mengatakan MK belum mengagendakan jadwal rapat permusyawaratan hakim (RPH).
“Ini baru kesimpulan, belum diagendakan RPH, lalu bagaimana logikanya itu bisa bocor. Dan itu sudah diklarifikasi juga oleh yang bersangkutan,” ucap dia.
Fajar membantah jika kebocoran tersebut datang dari MK, sebab Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi kebocoran tersebut bukan dari pihak MK.
“Kalau dilihat perkembangannya kemarin yang bersangkutan sudah mengklarifikasi ya, artinya tidak ada orang dalam (MK) terlibat,” katanya
“Informasi yang kredibel dan dapat dipercaya itu dipastikan oleh yang bersangkutan bukan orang dalam. Sehingga sampai sejauh ini kami tidak mengambil langkah apa-apa,” tambah dia.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengklaim mendapat informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindranaya, Minggu.
Dalam cuitannya, Denny juga sempat menyinggung soal sumbernya di Mahkamah Konstitusi. Meski tidak menjawab dengan gamblang, Denny memastikan sumbernya bukan hakim konstitusi. “Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi,” ujarnya.
