Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan Menyusun ulang peta jalan BUMN strategis Indonesia. Hal ini dia ungkapkan berkaitan dengan target Prabowo untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia hingga 8 persen.
“Pemerintah, baik di sisa masa bakti Presiden Jokowi, maupun pada saat Presiden Prabowo memimpin, perlu menyusun ulang Peta Jalan BUMN Strategis Indonesia. Kenapa? Salah satu alasannya, karena pak Prabowo sangat ingin memajukan industri militer kita,” ujar Drajad kepada Inilah.com saat dihubungi, Rabu (19/6/2024).
Dia menyebut industri militer menjadi salah satu prioritas penting yang akan dikedepankan Prabowo.
“Programnya (ini) selalu ada dalam Visi Misi beliau, terakhir dalam Visi Misi Prabowo-Gibran. Pengembangan industri militer tidak bisa berjalan jika industri strategis tidak maju,” kata dia.
“Sebaliknya jika industri strategis maju, luberan positifnya akan terasa ke banyak industri, mulai dari perkeretaapian, perkapalan, pesawat terbang, telekomunikasi hingga ke industri dasar dan teknologi informasi,” lanjut Drajad.
Paradigma bagi BUMN industri strategi, kata dia, tidak bisa berorientasi keuntungan. Pasalnya hal ini harus berlandaskan pengembangan kapasitas teknologi bangsa dengan koridor efektifitas dan efisiensi biaya.
“Jadi tupoksi BUMN strategis perlu diredefinisi. Mereka harus menguasai inovasi dan teknologi termaju dalam bidangnya, tapi dengan pengawasan dan audit yang ketat terhadap biayanya,” tandasnya.
Perekonomian Indonesia Harus Tumbuh di Atas 6 Persen
Sebelumnya, Ekonom Prof. Didik J. Rachbini mengemukakan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memegang peranan sentral pada masa pemerintahan mendatang, sekaligus menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6 persen atau lebih.
Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi dan peneliti INDEF ini, kegagalan mendorong ekonomi tumbuh di atas 6 persen karena sektor industri tumbuh rendah dan bergerak sangat lambat.
“Ini terjadi karena absen dan kekosongan kebijakan industri dan Kementerian Perindustrian yang dorman,” kata Prof. Didik, Selasa (18/6/2024).
Selama ini, menurut dia, Kemenperin berperan sangat terbatas dengan kebijakan yang lemah dan tidak bernilai signifikan untuk memajukan sektor industri.
Secara terus-menerus, Prof. Didik melanjutkan, sektor ini tumbuh di bawah 5 persen sehingga tidak punya daya dorong dan tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi tinggi.
Bahkan, sektor ini justru mandek dengan pertumbuhan hanya 3-4 persen saja. Hal ini, menurut Prof. Didik, menandakan ketiadaan dan absen kebijakan industri. Industri dimatikan karena kebijakan yang surut dan tidak beri kesempatan, ruang, dan dorongan bagi industri nasional.
Jika kebijakan industri terus terjadi seperti selama 1-2 dekade terakhir ini, maka lupakan janji Calon Presiden RI Prabowo Subianto untuk memajukan ekonomi yang tumbuh tinggi akan bisa tercapai.
“Yang terjadi kemungkinan malah sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan selalu di bawah 5 persen karena terseret pertumbuhan industri yang sangat rendah,” kata Prof. Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina, Jakarta itu.
“Mengapa Indonesia selama dua dekade ini gagal mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi?” Prof. Didik mengatakan, “Jawabnya sama, yakni karena gagal menempatkan sektor industri sebagai lokomotif pertumbuhan dan sekaligus karena Kemenperin mandek dan mandul dalam menjalankan kebijakan industrinya.”
Prof. Didik lantas menekankan bahwa faktor kritis dalam pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Prabowo kelak terletak pada kementerian ini.
Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami stagnasi pertumbuhan 5 persen atau di bawahnya karena bertumpu pada konsumsi dan sektor jasa, yang bercampur dengan sektor informal.
Dengan sektor jasa yang tidak modern dan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga, menurut Prof. Didik, ekonomi kehilangan lokomotifnya, yang pada gilirannya ekonomi bertumbuh rendah atau moderat saja.
Menyinggung janji kampanye Prabowo bahwa pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen, Prof. Didik menilai suatu target yang hampir mustahil dengan kebijakan pada saat ini dan kementerian yang tidak berbuat banyak untuk menggubah keadaan.
“Jika ingin berbeda dari pemerintahan sebelumnya, kunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi Kementerian Industri dan kebijakan idustrinya. Tanpa itu Indonesia akan menjadi underdog (tidak diunggulkan) di ASEAN,” kata Prof. Didik.