Market

Potensinya Rp750 Triliun, Pemerintah Wajibkan DHE ‘Parkir’ 3 Bulan di RI

Untuk memperkuat cadangan mata uang asing (dolar AS), pemerintah bakal menarik duit warga negara Indonesia di Singapura. Melalui aturan wajib parkir devisa hasil ekspor (DHE). Potensinya US$50 miliar, setara Rp750 triliun (kurs Rp15.000/US$).

Disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah akan menarik uang berbentuk valuta asing (valas) milik warga negara Indonesia di Singapura, melalui aturan DHE. “Agar eksportir tidak hanya parkir duitnya di Singapura. Punya utang dan escrow di sana. Nah, kita tarik agar kembali ke Indonesia,” papar Menko Airlangga dalam acara B-Universe Economic Outlook 2023, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Mungkin anda suka

Tentu saja, langkah ini ditempuh agar pemerintah punya cadangan dolar AS yang kuat. Merespons kebijakan bank sentral AS (The Fed) yang cenderung mengerek naik suku bunga acuan. Untuk meredam inflasi tinggi di negeri Paman Sam.

Kalau Indonesia punya cadangan dolar AS yang kuat, dampak penaikan suku bunga di AS yang mendorong penguatan mata uang AS, tidak jadi masalah bagi Indonesia. Intervensi pasar bisa dilakukan karena Indonesia punya cadangan dolar AS yang cukup.

“Kami akan antisipasi, karena tahun ini, diperkirakan di Amerika, inflasi masih tak terkendali. Dan, ada potensi menaikkan tingkat suku bunga. Kami melihat apa yang perlu dilakukan agar valas Indonesia, tidak kering,” ungkap Menko Airlangga.

Dijelaskan Menko Airlangga, DHE yang wajib parkir di Indonesia minimal selama 3 bulan. Sedangkan porsi DHE yang masuk ke tanah air, minimal 30 persen. Atau senilai US$50 miliar yang setara Rp750 miliar. “Kalau bisa setahun (parkir di Indonesia), menjadi hal yang luar biasa bagi Indonesia,” beber Menko Airlangga.

Langkah pemerintah menarik DHE ini, menurut Menko Airlangga, dilakukan juga oleh sejumlah negara. Artinya, hal yang lazim. Sebut saja. Thailand, Malaysia, bahkan Turki juga menahan DHE, bahkan minimal setahun. Lebih ekstrem lagi Malaysia dan Thailand yang mewajibkan DHE wajib dikonversi ke mata uang negaranya.

Agar kebijakan ini berjalan mulus, kata Menko Airlangga, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah Singapura menjadi acuannya. “Jadi eksportir tidak cuma parkir di Singapura, utang di sana. Kita ingin semuanya bisa masuk ke Indonesia,” ungkap Ketum Partai Golkar itu.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button