PLT Gubernur Sulsel Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi dan memberikan penghargaan inovasi kepada Bupati Bantaeng dan Bupati Pangkep karena berhasil melahirkan dan melaksanakan inovasi yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan dasar dan model pengumpulan aspirasi masyarakat.

Penyerahan penghargaan dilakukan dalam acara Forum Inspirasi Sulawesi Selatan yang mengusung tema ‘Peningkatan Pelayanan Publik untuk Sulawesi Selatan yang Melayani,Inovatif dan Berkarakter’.

Selain Plt. Gubernur dan kedua bupati, hadir dalam acara tersebut Plt. Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan BAPPENAS, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPENAS, Deputi Bidang Pelayanan Publik KEMENPAN-RB, dan Konsul-Jenderal Australia di Makassar.

“Tantangan pembangunan di Sulawesi Selatan adalah memastikan masyarakat miskin dan rentan memiliki akses kepada layanan dasar khususnya pendidikan, kesehatan dan layanan administrasi kependudukan,” ujar Plt. Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/11).

“Selain itu kami perlu memastikan keterlibatan masyarakat miskin dan rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak dan kelompok marginal lainnya untuk terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga pembangunan daerah bisa semakin responsif, inklusif, akuntabel dan transparan serta menjawab kebutuhan masyarakat.”

Forum Inspirasi Sulawesi Selatan memaparkan inovasi-inovasi yang telah berhasil diimplementasikan di Kabupaten Bantaeng dan Pangkep, yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan dasar dan penyediaan forum dan sarana untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat bagi pembangunan desa yang lebih responsif dan inklusif.

Inovasi-inovasi yang telah teruji adalah layanan Pendidikan ‘Kelas Perahu’ yang telah membantu Pemerintah Kabupaten Pangkep mengurangi jumlah anak nelayan putus sekolah dari 2,25 persen di tahun ajaran 2016-2017 menjadi di bawah 1% di tahun 2020, serta inovasi ‘Perahu Sehat Pulau Bahagia’ atau PSPB yang mempermudah akses masyarakat pulau di Kabupaten Pangkep dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar berkualitas.

Di Kabupaten Bantaeng, inovasi ‘Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa’ atau LABKD telah membantu masyarakat desa/kelurahan khususnya kelompok lansia, penyandang disabilitas dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, untuk memiliki dokumen kependudukan dan mendukung visi ‘Adminduk Baik, Bantaeng Baik.’

Selain itu, inovasi ‘Posko Aspirasi’ telah membantu penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menggali aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk mendorong akuntabilitas sosial di desa.

Seluruh inovasi ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov Sulawesi Selatan dengan Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat Pelayanan untuk kesejahteraan) yang merupakan kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia. Kolaborasi ini dimulai sejak 2015 dan bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan akses dan kualitas layanan dasar, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan di tujuh propinsi termasuk Jawa Timur.

“Menurut kami, meningkatkan kualitas layanan dasar akan berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Kolaborasi antara Pemerintah Sulawesi Selatan bersama KOMPAK, mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dasar khususnya di Kabupaten Pangkep dan Bantaeng. Kami tentu menunggu inovasi-inovasi selanjutnya untuk seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan,” jelas Plt. Gubernur.

“Saya senang, karena melalui forum ini kami dapat mempresentasikan hasil kolaborasi kami dengan pemerintah provinsi dan kabupaten Sulawesi Selatan melalui program KOMPAK. Lewat kolaborasi ini, kami menemukan solusi-solusi inovatif untuk permasalahan lokal yang bermanfaat bagi sebagian masyarakat terpencil dan paling rentan di Provinsi ini,” ungkap Bronwyn Robbins, Konsul-Jenderal Australia di Makassar.

Ia juga menyebutkan bahwa modelmodel tersebut berkontribusi terhadap mandat pemerintah daerah untuk memastikan akses yang adil ke layanan dasar serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat rentan dan terpencil. Model-model ini menghasilkan pembelajaran yang berharga serta indikasi untuk memperkuat kebijakan, baik di tingkat nasional maupun subnasional. Selain itu, model-model ini disokong oleh komitmen Pemerintah Australia terhadap tata pemerintahan yang baik sebagai pendorong utama pembangunan inklusif.