Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) yang habis kontrak pada 2041.
Selain berpotensi melanggar UU No 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerel dan Batu bara (Minerba), menurut Fahmy, perpanjangan IUPK Freeport menunjukkan mental bangsa terjajah. Perpanjangan Freeport, berbanding terbalik dengan sikap Jokowi yang tegas melarang ekspor nikel mentah.
“Ketika melarang ekspor bijih nikel, Jokowi gagah sekali karena berani melawan IMF dan WTO. Demi mewujudkan hilirisasi nikel. Meski yang paling untung dari hilirisasi nikel adalah China. Tapi ketika berhadapan dengan Freeport, Jokowi melempem. Tidak berkutik. Kontraknya buru-buru mau diperpanjang 20 tahun, sampai 2061. Ini jelas mental inlander,” kata Fahmy ketika dihubungi, Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Idealnya, kata mantan anggota tim reformasi tata kelola migas ini, pemerintahan tidak perlu memperpanjang IUPK Freeport. Biarkan saja berakhir pada 2041, selanjutnya dikelola sendiri.
“Saya kira, Indonesia punya sumber daya. Bangsa kita mampu kok menggarap Freeport. Alasan bahwa saham Indonesia naik jadi 61 persen kalau diperpanjang, itu gula-gula saja. Realitasnya, Freeport tetap bisa mengatur semuanya,” kata Fahmy.
Dalam hal ini, Fahmy tetap berkesimpulan bahwa pemerintahan Jokowi sangat lembek dengan Freeport. Ada beberapa kejadian yang membuktikannya. Misalnya, UU Minerba jelas dan tegas mengatur bahwa industri tambang mineral mentah wajib membangun smelter. Namun hingga saat ini, smelter Freeport hanya gembar-gembor saja. Karena tak kunjung berfungsi.
“Kenyataannya kan begitu. Smelter Freeport tak kunjung rampung dan beroperasi. Alasan ini-itu. Celakanya lagi, smelter tak punya, Freeport tetap saja diizinkan ekspor konsentrat tembaga,” kata Fahmy.
“Akibatnya apa? Nilai tambah berupa emas, tembaga dan perak, dinikmati asing. Karena smelternya di luar. Begitu lemahnya pemerintah saat ini ketika berhadapan dengan Freeport,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyebut perpanjangan kontrak Freeport hingga 2061, dalam masih proses. Dia memastikan bahwa perpanjangan ditetapkan di era Jokowi.
Dalam perpanjangan ini, kata Bahlil, pemerintah memasang syarat penambahan saham 10 persen Freeport. Sehingga, saham pemerintah Indonesia menjadi 61 persen. “Sehingga, total saham (Freeport) di pemerintah 61 persen. Kita kembalikan menjadi milik Indonesia,” kata Bahlil di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (2/5/2024).
Sebelum 2018-2019, kata Bahlil, pemerintah Indonesia hanya menggenggam 10 persen saham Freeport. Era Jokowi mampu membalikkan keadaan karena porsi saham Indonesia di Freeport mengalami kenaikan signifikan.
“Pada 2019 terjadi kesepakatan (Indonesia) membeli saham 51 persen. Artinya, Freeport sekarang sudah menjadi perusahaan Indonesia, karena mayoritas (saham) sudah kita pegang,” ungkapnya.
Bahlil betul, sejak 2018, Indonesia resmi menjadi pemegang saham mayoritas Freeport sebesar 51,23 persen, melalui Holding BUMN Pertambangan yakni Mind ID, atau sebelumnya bernama PT Inalum (Persero).
