Perkuat Pengawasan, Bea Cukai Lakukan Kunjungan ke APH Lain

Dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, sinergi dengan aparat penegak hukum adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Bea Cukai sebagai community protector kembali bersinergi dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lain dalam menciptakan iklim bisnis dan investasi yang kondusif di Indonesia.

Jalin koordinasi dengan Polda Jawa Tengah, Bea Cukai Tanjung Emas terus memperkuat pengawasan di seluruh lini. Dukungan ini disampaikan dalam kunjungan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ke Bea Cukai Tanjung Emas, Selasa (09/08).

Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana mengungkapkan bahwa kunjungan merupakan salah satu sarana komunikasi antar instansi penegak hukum yang bertugas sebagai pelindung masyarakat. “Koordinasi yang sudah terjalin selama ini diharapkan dapat terus terjaga, kami harap dengan koordinasi yang telah dibangun dapat menjamin keamanan daerah yang kondusif guna menciptakan iklim bisnis yang baik,” imbuhnya.

Di Merauke (28/07), dalam rangka membangun sinergitas pengelolaan perbatasan Indonesia dan Papua Nuegini (RI-PNG), Bea Cukai Merauke turut hadir dalam kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke dengan tema “Pembahasan dan Penyelesaian Permasalahan Terkait Isu-Isu Aktual di Perbatasan Negara dan Tata Cara Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia yang berada di Wilayah Papua Selatan”.

“Dalam kegiatan tersebut dijelaskan beberapa hal terkait dengan tugas dan fungsi Bea Cukai, terutama dalam pelayanan dan pengawan di perbatasan lintas batas negara (PLBN) Sota, aturan dan fasilitas KILB, serta realisasi penerimaan,” ujar Hatta.

Terakhir, Bea Cukai Bengkulu mengunjungi Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam rangka menjalin koordinasi dan sinergi. Dari pertemuan ini, diharapkan sinergi antar institusi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di Provinsi Bengkulu dapat berjalan dengan baik.

Salah satu tugas Bea Cukai adalah pelindung masyarakat dari masuknya barang-barang terlarang, untuk itu, sangat dibutuhkan koordinasi yang baik dengan APH lain guna meningkatkan sinergi di bidang pengawasan dan penegakan hukum. “Ke depannya diharapkan sinergi instansi ini terus menignkat, sehingga dapat saling bahu membahu dalam melaksanakan pengawasan barang terlarang di Indonesia,” pungkasnya.