Saturday, 29 June 2024

PEPS Ungkap Daftar Kejahatan Pemerintahan Jokowi, dari PSN hingga Proyek Kereta Cepat

PEPS Ungkap Daftar Kejahatan Pemerintahan Jokowi, dari PSN hingga Proyek Kereta Cepat


Managing Director Political Economy and Policy Studie (PEPS) Profesor Anthony Budiawan mengungkapkan sejumlah kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Anthony menyoroti adanya proyek yang disebut sebagai strategis oleh pemerintah, antara lain Rempang, Kepulauan Riau, dengan luas 17 ribu hektare.  Status PSN, tutur dia, memberi legitimasi bagi aparat untuk menggusur siapapun yang menghalangi. Padahal proyek itu nantinya akan diberikan kepada satu perusahaan.

“Seperti PIK 2, kalau enggak salah, keluasannya itu bisa sampai 7 ribu hektare. Berapa keuntungan? Di BSD sampai berapa? dan kalau ini didiamkan, maka dua konglomerat ini akan menjadi perdana bagi siapa pun nanti presidennya,” kata Anthony di Jakarta, dikutip, Kamis (27/6/2024).

Menurutnya, PSN merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha. Ia khawatir di masa depan kelak, Indonesia justru dikuasai oleh para pebisnis, ujungnya rakyat cuma jadi objek bisnis semata. “Ini yang bisa menguasai Indonesia nantinya. Karena proyek ini, sampai ke atas itu bisa untung ratusan triliun. Bahkan seribu triliun,” ujar dia.

Selain itu, Anthony juga mengatakan proyek IKN juga melanggar konstitusi. Dia mempertanyakan mengapa DPR RI diam saja melihat pelanggaran, terutama atas pembiayaan yang menggunakan APBN.

“IKN melanggar konstitusi, yaitu karena IKN adalah satu pemerintah daerah untuk ibu kota negara yang tidak berbentuk provinsi, kabupaten, atau kota. Karena pembentuknya adalah badan otorita,” kata Anthony.

Demikian juga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemilihan China pemenang tender, justru malah menimbulkan beban baru, akibat bengkaknya biaya pembangunan, utamanya dari unsur bunga. Padahal, Jepang juga memberi penawaran saat itu, yang lebih ringan ketimbang negeri tirai bambu.

“Bunga dari Jepang 0,1 persen. Bunga dari China adalah 2 persen, 20 kali lipat. Nah, kemudian dikatakan kenapa proyek China dipilih? Karena tidak perlu jaminan APBN. Belum kalau kita bicara korupsi. Korupsi nikel, ilegal. Itu adalah aktornya, aktor utamanya itu adalah orang yang sukarelawan Jokowi dari 2014 dan 2019,” tutur Anthony.