Menjelang akhir pemerintahan Presiden Jokowi, publik dipertontonkan silang pendapat antarmenteri yang tidak patut. Menunjukkan kuatnya ambisi pribadi ketimbang semangat membangun Indonesia.
“Sebut ‘konflik’ antara Bahlil dan Sri Mulyani soal anggaran kementerian yang mengecil. Demikian pula Sandiaga S Uno dan Sri Mulyani. Disusul Muhadjir Effendi dengan Risma terkait bansos untuk pecandu judi online. Ini sangat kita sayangkan,” papar Ekonom UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat (ANH), Jakarta, Jumat (21/6/2024).
Fenomena ini, menurut ANH, sapaan akrabnya, bukanlah sekadar perbedaan pendapat biasa. Namun menjurus kepada perbedaan visi, kepentingan politik, dan ambisi pribadi dari masing-masing menteri.
“Kondisi ini, menciptakan instabilitas dan ketidakpastian dalam pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi,” ungkapnya.
Ketidaksepakatan ini, menurut dia, akan sangat mengganggu implementasi program-program strategis, memperlambat proses pengambilan keputusan, dan mengurangi efektivitas kebijakan ekonomi.
“Jika terus berlanjut, situasi ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan publik terhadap pemerintah, serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang stabil,” tuturnya.
Di tengah ketidakstabilan ini, lanjut ANH, para menteri seharusnya memperkuat fokus dan prioritas untuk memaksimalkan sisa waktu pemerintahan Jokowi yang tinggal menghitung bulan.
Sejumlah hal yang harus menjadi fokus utama, misalnya penguatan kebijakan pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, implementasi kebijakan yang mendorong investasi di sektor-sektor strategis, serta memperkuat stabilitas makroekonomi.
“Para menteri juga harus berusaha meningkatkan daya saing industri nasional melalui inovasi dan digitalisasi. Semua ini hanya akan berhasil jika dilakukan dengan koordinasi yang baik dan komitmen yang kuat dari setiap anggota kabinet,” ungkapnya.
Harus diakui, lanjut ANH, banyak sekali pekerjaan rumah sektor ekonomi yang belum rampung dan perlu dituntaskan sebelum berakhirnya pemerintahan Jokowi pada Oktober 2024.
“Reformasi birokrasi, misalnya, perlu dipastikan lebih efisien dan transparan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sangat krusial untuk menghadapi tantangan global,” tuturnya.
