Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengentaskan kemiskinan di DKI Jakarta masih terkendala penambahan pendatang baru. Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) pun diminta tanggap untuk mendata berkala warga pendatang baru di wilayahnya masing-masing.
“RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangani pendatang baru,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (4/2/2023).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejatinya telah menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu demi mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. Salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial.
Heru berharap seluruh pihak di Ibu Kota, termasuk pengurus RT/RW, dapat bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing terkait upaya memastikan bantuan tepat sasaran.
Sebab, dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), hal itu dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.
Selain itu, untuk target pengurangan stunting atau gangguan gagal tumbuh pada anak di bawah 14 persen pada 2024, Heru mengimbau para pengurus RT dan RW terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya. Selain itu, para ibu untuk membawa anaknya usia di bawah dua tahun (baduta) dan di bawah lima tahun (balita) ke posyandu agar gizi anak bisa terus terpantau.
“Dengan kondisi anak terduga stunting terpantau, pengurus RT/RW bersama Dasawisma bisa sekaligus memastikan apakah bantuan dalam Program Intervensi Kemiskinan Terpadu yang diberikan sudah tepat sasaran,” kata Heru menambahkan.
