Anggaran terbesar Pemilu 2024 diperuntukan untuk kebutuhan badan ad hoc senilai Rp 34,4 triliun. Hampir separuh dari anggaran Pemilu yang disetujui DPR dan pemerintah sebesar Rp76 triliun.
“44,9 persen untuk honor badan ad hoc, pembentukan badan ad hoc dan operasional kerja badan ad hoc,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam rapat bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Badan ad hoc yang dimaksud Hasyim yaitu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Hasyim menyebut estimasi jumlah orang yang dibutuhkan badan ad hoc tersebut mencapai 8.5 juta orang.
“Anggaran badan ad hoc itu kalau dilihat dari segi jumlahnya orangnya PPK itu sekitar 36 ribu, PPS 260 ribu, KPPS 5.666.717 termasuk badan hukum di luar negeri. Dan juga dukungan sekretariat badan hukum total badan hukum itu diperlukan personel atau orang itu sekitar 8.578.564 orang,” papar Hasyim.
Honor untuk petugas ad hoc tersebut naik tiga kali lipat dibandingkan pada Pilpres 2019. Untuk petugas KPPS misalnya, pada Pemilu 2019 petugas KPPS menerima honor sebesar Rp500 ribu, maka pada Pemilu 2024 akan mendapat honor sebesar Rp1,5 juta.
Untuk anggaran terbesar kedua dialokasikan untuk logistik Pemilu. KPU menganggarkan kebutuhan logistik sebesar Rp16 triliun.
KPU juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,4 triliun untuk Pilpres putaran kedua. Alokasi tersebut masih berupa antisipasi apabila Pilpres berlangsung dua putaran.
“Kemudian sekiranya tidak ada Pilpres putaran kedua juga ada Rp 14,4 T itu kita belanjakan. Soalnya kan kita tidak bisa prediksi apakah ada putaran kedua atau tidak,” ujar Hasyim.
Tak hanya itu, KPU juga menganggarkan dana untuk alat pelindung diri (APD) COVID-19 sebagai antisipasi meski kasus mulai melandai.
“Kemudian alat pelindungan diri sekitar 4,6 triliun atau 6,07 persen. Pandangan kami begini, untuk urusan APD ini, sepanjang belum ada keputusan pemerintah mencabut keputusan darurat nasional nonalam COVID maka situasinya sebenarnya masih dalam situasi pandemi. Maka kami antisipasi,” jelasnya.
“Untuk anggaran yang menjadi fokus KPU itu aspek elektoral saja. Yang seperti ini menjadi wilayah pemerintah apakah Kemenkes, atau siapapun yang ditugaskan. Sehingga dengan begitu komposisi anggaran bisa berkurang minimal Rp 4,6 itu bergeser di pemerintah,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)