Pengadilan Israel Jumat (27/6/2025) menolak permintaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menunda pemberian kesaksian dalam persidangan korupsinya. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mencoba cawe-cawe dengan mengatakan kasus tersebut harus dibatalkan.
Pengacara Netanyahu kemarin meminta pengadilan untuk membebaskan pemimpin tersebut dari sidang selama dua minggu ke depan, dengan mengatakan bahwa ia perlu berkonsentrasi pada masalah keamanan setelah perang 12 hari Israel dengan Iran.
Pengadilan distrik Yerusalem mengatakan dalam putusannya yang dipublikasikan secara daring bahwa “dalam bentuknya saat ini (permintaannya) tidak memberikan dasar atau pembenaran terperinci untuk pembatalan sidang.”
Pada Rabu (25/6/2025), Trump menggambarkan kasus terhadap Netanyahu sebagai “perburuan penyihir,” dan mengatakan bahwa persidangan “harus dibatalkan, segera, atau Pengampunan diberikan kepada Pahlawan Besar.”
Netanyahu didakwa pada 2019 atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Sidang kasus Netanyahu dimulai pada 2020 melibatkan tiga kasus pidana.
Dalam kasus pertama, dia dan istrinya, Sara, dituduh menerima barang-barang mewah senilai lebih dari $260.000 atau sekitar Rp4,2 miliar seperti cerutu, perhiasan, dan sampanye dari para miliarder dengan imbalan bantuan politik.
Dalam dua kasus lainnya, Netanyahu dituduh berusaha menegosiasikan liputan yang lebih menguntungkan dari dua media Israel. Netanyahu telah membantah melakukan kesalahan apa pun dan para pendukungnya menggambarkan persidangan yang berlangsung lama itu bermotif politik.
Netanyahu telah meminta beberapa kali penundaan dalam persidangan tersebut sejak dimulai pada Mei 2020, dengan alasan perang di Gaza yang dimulai pada 2023, kemudian pertempuran di Lebanon, dan bulan ini konflik dengan Iran.
Presiden Israel Isaac Herzog memiliki kewenangan untuk mengampuni Netanyahu, tetapi seperti dikutip dari media Israel ia mengatakan pengampunan saat ini belum ada di atas meja. Herzog juga mengatakan bahwa tidak ada permintaan pengampunan seperti itu.
Selama masa jabatannya saat ini sejak akhir tahun 2022, pemerintah Netanyahu telah mengusulkan serangkaian reformasi peradilan yang luas yang menurut para kritikus dirancang untuk melemahkan pengadilan.