Forum Advokat Indonesia berencana menemui Presiden Joko Widodo untuk audiensi mengenai dugaan upaya penjegalan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres melalui kasus Formula E yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih sudah muncul pemberitaan yang menunjukkan gelagat Ketua KPK Firli Bahuri mempolitisasi kasus Formula E tersebut.
Anggota Forum Advokat Indonesia, Eggi Sudjana meminta kasus tersebut menjadi perhatian bagi Dewas KPK, untuk memastikan ada atau tidaknya kesalahan etik Firli karena memolitisasi kasus. “Kalau tidak ada reaksi dari KPK, kami harus datangi presiden, kami minta audiensi, kami mau debat secara hukum,” kata Eggi, dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2022).
Dia mengakui secara struktural, KPK memang berada di bawah eksekutif. Namun, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK harus independen tidak diintervensi. “Eksekutif, presiden, dan parpol tidak berhak dan tidak boleh memakai KPK sebagai kendaaraan politik atau membuat KPK memberangus lawan politik,” tandas Eggi.
Anggota Forum Advokat Indonesia lainnya, Mahmud mengatakan, Dewas KPK harus memeriksa Firli menindaklanjuti informasi yang bersangkutan mempolitisasi kasus Formula E. “Kami meminta Dewan Pengawas KPK untuk bersikap tegas, ” ujar Mahmud.
Mahmud menilai Firli Bahuri harus dipecat dari KPK karena jenderal bintang dua tidak menjunjung asas netralitas, sebagai pimpinan badan antikorupsi. Apalagi sudah muncul pemberitaan yang menyiarkan upaya Firli mempolitisasi Formula E.
Sementara Jubir KPK Ali Fikri menegaskan penanganan kasus Formula E sejauh ini masih pada tahap penyelidikan. Dia malah menuding adanya politisasi dari pihak eksternal terkait penanganan perkara di KPK. “KPK sangat menyayangkan proses penanganan perkara Formula E yang telah taat asas dan prosedur hukum ini justru kemudian diseret-seret dalam kepentingan politik oleh pihak-pihak tertentu,” kata Ali.
Anies secara resmi telah dideklarasikan sebagai capres oleh Partai NasDem. Dalam acara deklarasi, Ketum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan deklarasi Anies sebagai capres NasDem pada Pilpres 2024 tidak terkait dengan kasus yang ditangani KPK.
“Tidak ada kaitannya antara NasDem, pencalonan Bung Anies, dengan KPK,” ujar bos Media Group.
