Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Sartono Hutomo menilai jika memang presiden terpilih, Prabowo Subianto ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, maka disarankan beberapa hal yang mesti dilakukan.
“Tentunya ada beberapa poin terkait hal ini di antaranya inovasi, karena kunci untuk menghadapi tantangan global dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi,” ucap Sartono kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (21/6/2024).
Selain itu, kata dia, pengembangan sumber daya manusia (SDM) tentu diperlukan untuk membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkualitas.
“Serta mampu beradaptasi dalam setiap tantangan dan mencari terobosan strategi, sehingga mampu bersaing secara global,” sambungnya.
Kemudian, Sartono juga menyatakan agar industri strategis dapat lebih mandiri maka harus ada pengelolaan keuangan yang baik di tiap BUMN.
“Mampu mengelola dengan baik manajemen keuangan di setiap BUMN dalam hal ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mampu untuk diversifikasi bisnis agar tidak bergantung pada satu sektor,” tuturnya.
Oleh karena itu, Sartono menekankan, negara tentu harus selalu hadir dalam skema pembiayaan industri strategis ini, sehingga ada proteksi dari pemerintah.
“Pertama dukungan penuh terhadap langkah-langkah perusahaan yang diambil demi kemajuan di industrinya masing-masing dan tentu juga harus jelas payung hukumnya,” terangnya.
Dengan begitu, lanjut dia, siapa saja yang menjadi pengambil keputusan merasa aman dalam setiap langkah bisnis yang diambil. “Kalau kita masih menggunakan langkah-langkah yang kaku pasti tertinggal dari yang lain,” tegasnya.
Perekonomian Harus Tumbuh di Atas 6 Persen
Sebelumnya, Ekonom Prof. Didik J. Rachbini mengemukakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memegang peranan sentral pada masa pemerintahan mendatang, sekaligus menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6 persen atau lebih.
Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Paramadina dan Peneliti Indef ini, kegagalan mendorong ekonomi tumbuh di atas 6 persen karena sektor industri tumbuh rendah dan bergerak sangat lambat.
“Ini terjadi karena absen dan kekosongan kebijakan industri dan Kementerian Perindustrian yang dorman,” kata Didik dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/6/2024).
Selama ini, kata dia, Kemenperin berperan sangat terbatas dengan kebijakan yang lemah dan tidak bernilai signifikan untuk memajukan sektor industri.
Secara terus-menerus, Didik melanjutkan, sektor ini tumbuh di bawah 5 persen, sehingga tidak punya daya dorong dan tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi tinggi.
Bahkan, sektor ini justru mandek dengan pertumbuhan hanya 3-4 persen saja. Hal ini, menurut Didik, menandakan ketiadaan dan absen kebijakan industri. Industri dimatikan karena kebijakan yang surut dan tidak beri kesempatan, ruang, dan dorongan bagi industri nasional.
Jika kebijakan industri terus terjadi seperti selama 1-2 dekade terakhir ini, maka lupakan janji Prabowo Subianto ketika menjadi capres untuk memajukan ekonomi yang tumbuh tinggi akan bisa tercapai.
“Yang terjadi kemungkinan malah sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan selalu di bawah 5 persen karena terseret pertumbuhan industri yang sangat rendah,” tutur Ddik yang juga Rektor Universitas Paramadina, Jakarta itu.
“Mengapa Indonesia selama dua dekade ini gagal mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi?” Prof. Didik mengatakan, “Jawabnya sama, yakni karena gagal menempatkan sektor industri sebagai lokomotif pertumbuhan dan sekaligus karena Kemenperin mandek dan mandul dalam menjalankan kebijakan industrinya.”
Didik lantas menekankan bahwa faktor kritis dalam pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Prabowo kelak terletak pada kementerian ini.
Di sisi lain, dia mengungkapkan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi pertumbuhan 5 persen atau di bawahnya karena bertumpu pada konsumsi dan sektor jasa, yang bercampur dengan sektor informal.
Dengan sektor jasa yang tidak modern dan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga, menurut Didik, ekonomi kehilangan lokomotifnya, yang pada gilirannya ekonomi bertumbuh rendah atau moderat saja.
Menyinggung janji kampanye Prabowo bahwa pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen, Didik menilai suatu target yang hampir mustahil dengan kebijakan pada saat ini dan kementerian yang tidak berbuat banyak untuk menggubah keadaan.
“Jika ingin berbeda dari pemerintahan sebelumnya, kunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi Kementerian Industri dan kebijakan industrinya. Tanpa itu Indonesia akan menjadi underdog (tidak diunggulkan) di ASEAN,” jelas Didik.