Pemerintah tak Jujur Soal Anggaran, PKS Tolak Kenaikan Harga BBM

Terkait rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM), DPR terbelah karena Fraksi PKS menyatakan penolakan keras.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR asal Fraksi PKS, Sukamta tegas menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi. Alasan kenaikan itu tidak masuk akal. “Alasan pemerintah bahwa subsidi BBM tahun 2022, sudah mencapai Rp502 trilliun itu tidak benar. Subsidi energi tahun 2022 sebesar Rp208,9 triliun, terdiri dari subsidi BBM dan LPG Pertamina Rp149,4 triliun, serta subsidi listrik Rp59,6 triliun. Pemerintah seharusnya jujur, bukan membuat framing utang,” tegas Sukamta, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Dia menduga, selisih subsidi yang sebesar Rp343 triliun digunakan untuk membayar utang pemerintah kepada Pertamina dan PLN, serta utang tahun 2021. “Sisanya dari mana? sisanya Rp343 trilliun untuk membayar utang kompensasi alias utang pemerintah ke Pertamina dan PLN tahun 2022 sebesar Rp234,6 triliun dan utang tahun 2021 sebesar Rp108,4 triliun. Kompensasi ini alasannya untuk mendukung operasional Pertamina dan PLN dalam menyediakan BBM subsidi. Jadi ini subsidi ke Pertamina dan PLN bukan ke rakyat,” imbuhnya.

Mirisnya, kata Sukamta, kompensasi yang diberikan kepada Pertamina dan PLN, sebagian besar untuk membayar utang BUMN dan untuk menanggung beban umum dan administrasi perusahaan termasuk membayar gaji-gaji direktur, komisaris dan manajemen. “Pertamina saja, beban umumnya sangat besar mencapai Rp29 trilliun pada 2021. Tahun 2022 angkanya kemungkinan tidak akan berbeda jauh,” tegasnya.

Jadi, lanjut Sukamta, pemerintah ini bikin pesan agar ada alasan utang pemerintah ke Pertamina dan PLN, dibayar dari uang rakyat. “Dalihnya terlalu banyak subsidi BBM yang mencapai Rp500 triliun. Padahal pemerintah ini tidak sanggup membayar utang ke Pertamina dan PLN,” papar Anggota Komisi I DPR ini.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, lanjut anggota DPR asal Yogyakarta ini, Fraksi PKS menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut. “Kami PKS menolak rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan bahan bakar minyak (BBM) ini ibarat bom waktu namun pemerintah tidak siap menghadapinya,” tuturnya.

Kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, ungkap Sukamta, merupakan kebijakan tidak cerdas. Padahal masih banyak strategi yang bisa dilakukan ketimbang mengerek naik harga BBM yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat.

“Misalnya mendorong penurunan konsumsi BBM dengan mendorong peningkatan layanan transportasi umum, peningkatan pajak kendaraan mewah, mendorong penggunaan mobil listrik,” urai Sukamta.