Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp282 triliun untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Wakil Presiden Maruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah mendata program pengentasan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2022.
Hal itu dijelaskan oleh Juru Bicara Wapres RI Masduki Baidlowi. “Wapres meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengoordinasikan pelaksanaan program pemberdayaan ini sehingga benar-benar diterima kelompok sasarannya,” katanya.
Menurutnya, program ini harus dikoordinasikan terlebih dulu agar tepat sasaran dan terjadi konvergensi. Tercatat, pada 2021 pemerintah telah menjalankan program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang menyasar 35 kabupaten di 7 provinsi prioritas.
Sedangkan untuk tahun 2022, program tersebut akan menyasar 212 kabupaten di 25 provinsi, dimana 75 persennya adalah kantong kemiskinan ekstrem.
Karena itu Wapres menekankan, di samping pemberian bantuan sosial (bansos), program pemberdayaan masyarakat juga tak kalah penting untuk mengentaskan kemiskinan.
“Wakil Presiden mengingatkan bahwa pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran adalah sangat penting, namun perlu didukung oleh program pemberdayaan,” jelasnya.
Diketahui, program pemberdayaan itu mendapat anggaran lebih dari Rp170 triliun. Sedangkan untuk mengatasi kemiskinan dan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2022 khususnya terkait program bansos Rp282 triliun dana APBN.
Karena itu harus adanya pendataan secara akurat perihal keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem. Sehingga diharapkan pemberian bansos itu akan menggerakkan kegiatan ekonomi lokal dan mendorong turunnya angka kemiskinan.
“Wapres menyarankan agar menggunakan data rumah tangga yang saat ini sedang diperbaiki dengan sumber utama dari pendataan BKKBN yang relatif baru dan memiliki metode pemeringkatan,” tandasnya.
