Pemerintah Putuskan Pungutan Ekspor US$0/MT Dilanjutkan per 1 November 2022

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Salah satu bentuk dukungannya, pemerintah melanjutkan penetapan Pungutan Ekspor (PE) menjadi US$0/MT.

Keputusan ini keluar setelah Menko Airlangga menggelar rapat secara hybrid dengan Komite Pengarah Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawtit (BPDPKS) pada Senin (31/10). Rapat ini Airlangga gelar guna merespon kondisi harga CPO terkini.

Dalam rapat tersebut pemerintah memutuskan melanjutkan PE US$0/MT yang berlaku sejak 1 November 2022 pukul 00.00 WIB. Kebijakan tersebut pemerintah terapkan karena Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel lebih tinggi daripada HIP solar, sehingga belum ada pembayaran insentif biodiesel. Maka dari itu, tarif PE sebesar US$0/MT diperpanjang sampai harga referensi CPO lebih besar sama dengan US$800/MT.

“Insentif ini kita pertahankan, tarif US$0/MT diperpanjang sampai referensi harga lebih besar atau sama dengan US$800/MT. Karena sekarang harganya masih sekitar US$713/MT, jadi tarif PE US$0/MT berlaku sampai bulan Desember. Tetapi begitu harga naik ke US$800/MT, tarif PE US$0/MT tersebut tidak berlaku,” kata Menko Airlangga dalam keterangan persnya, Senin (31/10/2022).

Penyesuaian terhadap skema tarif pungutan ekspor pemerintah harapkan memberikan efek keadilan dan kepatutan terhadap distribusi nilai tambah yang dihasilkan dari rantai industri kelapa sawit dalam negeri. Pungutan yang dipungut dari ekspor dikelola dan disalurkan kembali untuk fokus pembangunan industri kelapa sawit rakyat.

Ketersediaan dana dari pungutan ekspor dapat meningkatkan akses pekebun swadaya terhadap pendanaan untuk perbaikan produktivitas kebun dan mendekatkan usaha pada sektor yang memberikan nilai tambah lebih.

Selain itu, rapat tersebut juga memutuskan untuk melakukan percepatan realisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yakni akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui tim teknis yang melibatkan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan BPDPKS serta mendorong penanaman tanaman sela di lahan PSR yang mencakup komoditas jagung, kedelai dan sorgum sebagai bagian dari program ketahanan pangan.

Terkait PSR ini juga perlu dilakukan perbaikan agar selisih harga TBS pekebun mitra dan non mitra semakin mengecil dan Rakor Komrah berikutnya khusus PSR dilakukan pada pertengahan November agar dapat diperoleh perencanaan PSR dalam kerangka penanaman tanaman sela pada Desember 2022.

Rapat dipimpin oleh Menko Airlangga selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS dan turut hadir beberapa kelapa kementerian dan lembaga tinggi negara lainnya.

Peserta yang hadir terdiri dari Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan diwakili Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Pertanian diwakili Direktur Jenderal Perkebunan, Menteri Perdagangan diwakili oleh Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diwakili Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

Selain itu ada juga Menteri BUMN yang diwakili Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan, Sdri. Evita Legowo selaku Ketua Dewan Pengawas BPDPKS, Eddy Abdurrachman selaku Direktur Utama BPDPKS, Taufik Mappaenrre dan Raden Pardede selaku Tim Asistensi Menko Perekonomian, dan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS.