Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani meminta pemerintah dalam hal ini Kemenko Polhukam memberikan atensi khusus terhadap potensi gangguan keamanan di Papua.
Atensi ini penting mengingat kondisi di Papua masih rawan pasca Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Baik TNI, Polri, maupun BIN perlu melakukan langkah terukur di lapangan untuk memastikan masyarakat sipil tetap bisa melakukan aktivitas dengan normal,” kata Christina dalam keterangan persnya, Sabtu (14/1/2023).
Dia mengatakan, beberapa wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena dianggap rawan adalah Pegunungan Bintang, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo yang masih sering menjadi pusat gangguan keamanan.
“Saya meyakini Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan dan Kapolri yang belum lama ini mengunjungi Papua sudah memahami situasi dan kondisi lapangan sehingga dapat mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan,” lanjutnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, antensi khusus ini penting pemerintah lakukan demi menciptakan rasa aman untuk masyarakat Papun. Sebab usai penangkapan Lukas Enembe, banyak pihak khususnya kelompok bersenjata di Papua memanfaatkan situasi untuk membuat gangguan keamanan di wilayah tersebut.
“DPR akan terus mendorong upaya damai dalam menyikapi berbagai dinamika keamanan di tanah Papua,” pungkasnya.
Sebelumnya, KPK menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe atas dugaan kasus korupsi proyek pembangunan yang bersumber dari APBD.
Enembe diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
