Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meringankan beban petani terkait kenaikan harga pupuk secara global. Salah satunya dengan memfokuskan subsidi pada komoditas bahan pangan pokok dan penting yang berdampak langsung pada laju inflasi.
Hal itu sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi Panja Pupuk bersubsidi Komisi IV DPR. Saat ini pemerintah memberikan subsidi untuk gula petani senilai Rp1.000 per kilogram sehingga mampu meringankan beban masyarakat dan menjangkar potensi kenaikan harga pangan strategis.
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk subsidi langsung kepada petani sebagai kompensasi atas tingginya harga pupuk.
“Rencana pemberian subsidi ini dalam jangka pendek memang dapat menjadi angin segar bagi para petani di tengah melonjaknya harga pupuk nonsubsidi akibat perang Rusia-Ukraina. Namun dalam jangka panjang, tata kelola nasional perlu dibenahi,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/7/2022).
Sekadar informasi, kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi ini pemerintah lakukan untuk ketahanan nasional. Sehingga pemerintah fokus memberikan subsidi pupuk kepada petani untuk jenis Urea dan NPK.
Komoditas Pupuk Alami Kenaikan
Harga pupuk nonsubsidi perkiraannya akan terus naik sepanjang tahun 2022. Data World Bank-Commodity Market Review per 4 Januari 2022, Pupuk Urea dan Diamonium Fosfat (DAP) mengalami kenaikan yang signifikan. Harga DAP mengalami kenaikan sebesar 76,95 persen, sedangkan harga pupuk urea naik hingga sebesar 235,85 persen.
Kenaikan harga pupuk non-subsidi itu terjadi karena sejumlah faktor, di antaranya pembatasan Ekspor Bahan Baku oleh Rusia dan China. Saat ini, Rusia dan China adalah dua negara pengekspor dua jenis bahan baku pupuk NPK, yakni Fosfor (P) dan Kalium (K) terbesar.
Selain pembatasan ekspor oleh Rusia dan China, meroketnya harga pupuk juga diperparah melalui kenaikan harga komoditas dunia yang menjadi bahan baku pembuatan pupuk.
Langkah lain yang pemerintah lakukan adalah melakukan negosiasi terhadap komunitas global untuk tidak memberikan sanksi impor pupuk dari Rusia. Hal ini untuk memudahkan pengiriman bahan baku pupuk asal Ukraina, serta mencari sumber pemasok baru.
Saat meninjau Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPadi) di Kabupaten Subang, Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan bahwa Indonesia harus mengantisipasi krisis pangan yang terjadi secara global.
“Kita tahu bahwa dunia sekarang ini sedang terjadi kekurangan pangan di mana-mana. Oleh sebab itu, kita harus waspada, memastikan bahwa ketersediaan pangan kita masih pada kondisi yang aman,” ujarnya.
Jokowi juga mengingatkan jajaran terkait untuk tidak hanya berfokus pada satu tanaman pangan yaitu beras, tetapi juga mengembangkan komoditas lainnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)