Pemeliharaan IKN Gelontorkan Rp300 Miliar, Ekonom: Yang jadi Korban Rakyat

Bus listrik layanan antar jemput melintasi KIPP di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/7/2025). (Foto: Antara).

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda angkat bicara soal aset pemelihara Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahap I yang mencapai Rp300 miliar. Dia mengatakan, pengeluaran yang tidak menghasilkan pendapatan maka menghasilkan sunk cost atau biaya hangus.

“Biaya tersebut mau tidak mau harus dibayar oleh pemerintah agar tidak terjadi penurunan depresiasi nilai dari bangunan IKN yang lebih cepat,” ujar Huda kepada Inilah.com, Kamis (10/7/2025).

Di tengah perlambatan penerimaan negara seperti saat ini, menurutnya anggaran tersebut bisa digunakan untuk keperluan lainnya yang jauh lebih bermanfaat seperti bansos dan makan bergizi gratis (MBG).

Karena itu, pemeliharan IKN yang sangat tinggi tersebut secara tak langsung menjadikan rakyat sebagai korban.

“Jadi memang sunk cost ini dihasilkan dari kebijakan tanpa perencanaan keuangan yang baik. Yang jadi korban adalah rakyat yang sudah mengumpulkan uang pajak dan digunakan sesuatu yang tidak bermanfaat optimal,” tegasnya.

Diketahui, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan, pembangunan IKN Tahap I periode 2022-2024 telah rampung 100 persen. Hal ini menandai telah selesainya fase awal pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung penting di IKN.

“Bangunan di IKN, sudah memenuhi standar kualitas yang memadai. Seluruh gedung di IKN mengaplikasikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC),” kata Danis.

Menurutnya, BGH berfokus pada efisiensi air, energi, dan penggunaan material ramah lingkungan, seperti panel surya dan sistem daur ulang air. Sementara BGC mengintegrasikan teknologi cerdas, seperti otomatisasi energi dan sistem pengelolaan bangunan berbasis IoT.

Penerapan kedua konsep ini, kata dia, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah proses pembangunan selesai, setiap gedung akan melalui Provisional Hand Over (PHO), yaitu serah terima sementara dari kontraktor ke pemilik proyek, untuk memastikan semua spesifikasi dan kualitas telah terpenuhi.

Dengan selesainya pembangunan fisik, tantangan berikutnya adalah pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset tersebut agar tetap berfungsi optimal dan berkelanjutan. Untuk mengoperasikan dan memelihara seluruh aset yang telah terbangun pada tahun ini, Otorita IKN memperkirakan akan membutuhkan anggaran pengelolaan sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar.

Topik