PDIP mulai membicarakan kandidat Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang bakal pensiun pada Desember 2022. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan, panglima ke depan haruslah seorang visioner dan memahami pertahanan maritim.
Hasto tidak menyebutkan apakah sosok yang dimaksud merupakan KSAL Yudo Margono. Namun dia mengingatkan Panglima TNI ke depan selain memahami anatomi dan internal organisasi juga harus memiliki pemahaman geopolitik yang maju.
“Kita harus memahami bahwa Indonesia adalah negara maritim sehingga aspek-aspek pertahanan maritim juga diperhatikan dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).
Kendati demikian, Hasto turut menyinggung pengganti Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. PDIP mendukung penuh keputusan Jokowi nantinya. Dia juga mengatakan Jokowi masih memiliki waktu untuk mengkaji secara mendalam sosok-sosok yang dipertimbangkan sebagai Panglima TNI.
“Siapapun yang diputuskan oleh Presiden Jokowi tentu PDIP sebagai parpol pengusung utama akan memberikan dukungan,” ujar Hasto. “Paling penting adalah tugas Indonesia di dalam mewujudkan persaudaraan dunia itu memang memerlukan adanya Panglima TNI yang juga bersama Menhan memiliki kemampuan di dalam membangun diplomasi pertahanan,” tambahnya lagi.
Sudah menjadi tradisi jabatan Panglima TNI digilir atau rotasi antar-matra. Apabila tradisi ini berlanjut maka dapat dipastikan Panglima TNI berasal dari matra AL, setelah AD dan AU.
Hasto tidak menyinggung soal rotasi tersebut. Dia menegaskan sistem pertahanan Indonesia harus diperkuat dan kokoh agar tidak mudah dikerdilkan oleh negara-negara lain.
“Kita adalah negara besar dan seharusnya kekuatan angkatan perang kita terus bangun, sehingga kita tidak mudah itu dikerdilkan negara-negara tetangga kita,” kata dia.
Dia mengatakan PDI Perjuangan memiliki komitmen dalam menjaga tegaknya negara berideologi Pancasila berdasarkan UUD 1945, kebinekaan Indonesia, dan NKRI.
Menurut Hasto, pemikiran geopolitik Presiden pertama RI Soekarno sangat relevan terhadap pertahanan negara, sehingga gambaran postur sistem pertahanan harus sesuai kondisi geografis Indonesia. “Karena kita adalah negara maritim, kita bukan kontinental,” ujarnya lagi.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)