Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Luluk Nur Hamidah memperkirakan pansus haji dibentuk pada pertengahan Juli mendatang, setelah selesainya proses pemulangan jemaah haji ke tanah air.
“Jadi kita dorong Timwas untuk bisa segera melakukan rapat bersama setelah musim haji selesai, Juli. Jadi kira-kira tanggal 3 Juli atau pertengahan Juli, selesai proses pemulangan jemaah haji,” ucap Luluk dalam diskusi bertajuk ‘Menakar Urgensi Pembentukan Pansus Haji 2024’, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2024).
Dia menargetkan Timwas akan menggelar rapat setelah masa haji selesai, sehingga bisa diputuskan untuk pembentukan pansus.
“Jadi tiga hari setelah musim haji sudah rapat Timwas, dari rapat Timwas itu teman-teman sepakat salah satu rekomendasinya untuk diusulkan pansus,” sambungnya.
Dia menyatakan pembentukan pansus haji ini, juga mendapat respons positif dari pimpinan DPR. Sehingga Timwas meyakini pembentukan pansus ini akan berjalan mulus.
“Unsur pimpinan DPR (juga menilai) penting membentuk pansus, ada pak Lodewijk Wakil Ketua DPR, Pak Muhaimin ketua Timwasnya, dan Bu Puan sendiri yang juga merespons sangat positif,” kata dia.
“Kalau ini kemudian menjadi keputusan politik untuk pansus, maka di Minggu ke empat Juli, itu seharusnya sudah bisa kita bergerak sebagai pansus,” lanjutnya.
Politikus PKB ini menegaskan pembentukan pansus, bukan upaya politik, melainkan agar pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat menjadi prioritas tertinggi. Terlebih, para jemaah sudah membayar bahkan sampai mengantre dalam jangka waktu yang cukup lama.
“Oleh karena itu, maka negara harus hadir untuk memastikan bahwa semua perangkat, baik itu regulasi harus mendukung agar hak warga negara yang menjadi hak asasi ini, bisa terpenuhi dengan sebaik-baiknya,” tegas Luluk.
Dia menyayangkan permasalahan haji yang selalu sama tiap tahunnya, seakan membuat pemerintah tak pernah belajar dari kesalahan atau kelemahan yang dimiliki, justru dinormalisasi.
“Masa iya kemudian yang namanya pemerintah memiliki argumen ya this is usual, tidak kemudian mencoba secara asertif untuk mengakui ‘oke kita memang masih banyak kekurangan tetapi menerima masukan semua masyarakat dan tentu juga DPR’, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan sehingga penyelenggaraan ibadah haji lebih baik lagi di tahun mendatang,” tuturnya.
Tak hanya itu, nantinya pansus haji ini tak hanya berisikan Komisi VIII saja, namun juga lintas komisi. Karena berbagai permasalahan haji, berkaitan dengan konsumsi jemaah, transportasi hingga pemondokan.