Setelah menang dengan mudah pada pemilu Februari 2024 lalu, presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto akan mewarisi ekonomi yang kuat dari Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia menghadapi tantangan berat untuk membawa Indonesia ke level berikutnya.
Berbicara di Forum Ekonomi Qatar di Doha baru-baru ini, Prabowo menyetujui fondasi kuat yang dibangun Presiden Jokowi dan berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan. “Saya sangat yakin kita dapat dengan mudah mencapai angka 8 persen dan saya bertekad untuk melampauinya,” kata Prabowo.
Akankah Prabowo mampu mencapai targetnya semudah yang dia klaim? Bagaimana cara dia melakukannya, dan tantangan apa saja yang dia hadapi?
Negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini tumbuh sebesar 5,11 persen tahun ke tahun pada periode Januari-Maret. Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,2 persen pada tahun 2024, naik dari 5,05 persen tahun lalu.
Dr Samir Puri, Dosen Tamu di King’s College London mengatakan, Prabowo telah mengatakan bahwa ia akan melanjutkan apa yang disebut sebagai kebijakan hilirisasi komoditas yang diusung Jokowi yakni komoditas alam diproses di dalam negeri. Kebijakan tersebut membuat Indonesia melarang ekspor bahan mentah seperti nikel, untuk memproduksinya di dalam negeri menjadi produk bernilai lebih tinggi, seperti baterai untuk kendaraan listrik.
Prabowo juga menekankan bahwa fokus utama dalam pemerintahan adalah meningkatkan ketahanan energi dan pangan.
“Singkatnya, presiden terpilih memiliki tujuan yang jelas – Indonesia harus swasembada pangan – dan dia tidak akan takut untuk melakukan intervensi dalam perekonomian, untuk mencapai tujuan tersebut sepenuhnya,” kata Dr Samir Puri yang juga mantan Senior Fellow di International Institute for Strategic Studies-Asia yang berbasis di Singapura, mengutip Channel News Asia (CNA).
Terlepas dari target optimistisnya, terdapat kekuatan finansial di luar kendali presiden mendatang yang akan memberikan tantangan terhadap agenda ambisiusnya. Salah satunya, kebutuhan untuk menekan masih tingginya angka kekurangan gizi di kalangan anak-anak.
Sekitar 21 persen anak balita di Indonesia mengalami hambatan pertumbuhan pada tahun 2022, atau sekitar 4,5 juta anak, menurut survei resmi. Pemerintah berencana menurunkan angka tersebut menjadi 14 persen pada tahun ini.
Untuk melakukan hal ini, Prabowo telah berjanji untuk menyediakan “makanan bergizi gratis untuk anak-anak”, yang dapat menelan biaya hingga Rp400 triliun setiap tahunnya. Namun biaya yang tinggi telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan anggaran.
Kementerian Keuangan dalam Tekanan
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat tekanan untuk bertindak ketika nilai tukar rupiah terus merosot. Mata uang tersebut telah terdepresiasi sebesar 5 persen terhadap dolar AS pada tahun 2024 saja, sehingga memicu inflasi impor yang kini telah melonjak kembali melewati 3 persen dan merupakan pukulan bagi konsumen.
Pasar telah memperkirakan penurunan suku bunga, yang bersifat kontraksioner sebesar 6,25 persen, namun kini terdapat konsensus bahwa tidak akan ada perubahan untuk sementara. Setidaknya depresiasi rupiah telah membantu ekspor Indonesia, yang meningkat untuk pertama kalinya dalam 11 bulan pada bulan April, sebesar 1,72 persen dari tahun sebelumnya menjadi US$19,62 miliar.
Dalam hal ekspor nonmigas, China masih menjadi tujuan utama barang-barang Indonesia (US$4,28 miliar), mengungguli India (US$1,81 miliar) dan Amerika Serikat (US$1,75 miliar). Meskipun demikian, para ekonom memperkirakan terjadinya peningkatan ekspor.
Kementerian Keuangan juga mendapat kritik atas serangkaian insiden yang dianggap menghambat perdagangan, menyusul keluhan mengenai denda besar yang dikenakan pada beberapa perusahaan dan individu Indonesia yang mencoba menerima barang dari luar negeri.
Salah satunya adalah Radhika Althaf, warga Bandung yang mengadu harus mengeluarkan bea masuk sebesar Rp31 juta untuk sepasang sepatu yang dibelinya dari luar negeri yang harganya jauh lebih sedikit ketimbang bea masuk.
Kasus lainnya, pengiriman papan ketik braille dari Korea Selatan ke sekolah anak berkebutuhan khusus di Indonesia pada bulan Desember 2022 dikabarkan tertunda selama lebih dari setahun karena penerima tidak mampu membayar bea masuk sebesar Rp361,03 juta.
Pada bulan April, mantan direktur pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani, merilis pernyataan di Instagram untuk mengatasi masalah ini, dan berjanji untuk meningkatkan layanan bea cukai untuk lebih melindungi konsumen dan bisnis yang taat hukum.
Seperti pemimpin baru lainnya, Prabowo akan berupaya untuk menetapkan apa yang berhasil pada masa pemerintahan pendahulunya dan apa yang memerlukan perhatian segera. Indonesia berupaya menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pertama di Asia Tenggara dalam tiga tahun ke depan, dengan harapan bahwa keanggotaan tersebut akan menghasilkan lebih banyak kesepakatan investasi dan perdagangan.
Untuk melakukan hal ini, Prabowo harus menunjukkan kecerdasan yang signifikan, sehingga mempercepat kemajuan era Joko Widodo untuk memenangkan status negara berpendapatan tinggi bagi Indonesia. Meskipun demikian, kebangkitan politiknya dari dua kekalahan pemilu pada tahun 2014 dan 2019 hingga meraih kemenangan dalam pemilu pada bulan Februari ini bisa menambah keyakinan publik bahwa ia biasa untuk melawan segala rintangan.
