News

Penegakan Hukum Babak Belur, Rakyat Kena Dampaknya

Kondisi penegakan hukum nasional selama lima bulan terakhir babak belur. Rakyat pun terkena dampak atas serangkaian peristiwa hukum yang memotret lancungnya aparatur kita, dari jenderal polisi hingga hakim agung jadi pesakitan.

Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei atas peristiwa hukum yang terjadi belakangan ini. Dari 1.200 responden, sebanyak 53 persen menganggap penegakan hukum buruk, 6 persen menilai sangat buruk, dan 1 persen menilai baik. Sebanyak 36 persen menilai baik sedangkan 4 persen lagi memilih menjawab tidak tahu.

“Lima bulan terakhir kan penegakan hukum kita cukup dalam situasi turbulence,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah, dalam konferensi pers, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2022).

Kemudian IPO juga menanyakan dampak kondisi penegakan hukum nasional dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Survei menunjukkan 22 persen responden menjawab sangat berdampak, 31 persen mengaku terdampak, 18 persen menilai tidak ada pengaruh, dan 29 persen lainnya menjawab sangat tidak terdampak.

Survei tersebut dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden yang tersebar secara proporsional secara nasional. Dedi menguraikan sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik hingga aparatur hukum mendapat persepsi buruk atau tidak percaya, antara lain kasus Ferdy Sambo, kinerja KPK hingga penangkapan hakim agung.

“KPK banyak mendapat kritik, kemudian Mahkamah Agung juga sedang ada kasus, mulai dari kasus korupsi besar, misalnya termasuk juga terkait dengan bebasnya Jaksa Pinangki, termasuk polisi juga menghadapi banyak kasus,” tutur dia.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button