Mendorong pengembangan sustainable finance di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalin kerja sama dengan Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Khusus untuk merumuskan strategi transisi energi, otoritas ini bahkan menempatkan pegawainya di OECD.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menghadiri undangan OECD untuk membahas tindak lanjut pengembangan Sustainable Finance dalam Forum COP26 serta MoU antara OJK dan OECD.
Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo serta Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan Agus Edy Siregar turut menghadiri undangan tersebut. Delegasi OJK disambut oleh Carmine Di Noia, Director for Financial and Enterprise Affairs OECD.
Pertemuan dengan Tim Sustainable Finance, Tim Financial Inclusion, Tim Corporate Governance, dan Tim Blended Finance di lakukan di Kantor Pusat OECD, Paris, pada 19-20 Mei 2022.
“Kerja sama antara OJK dan OECD penting karena ke depan OECD akan menjadi ujung tombak dalam pengembangan sustainable finance, peningkatan financial inclusion dan percepatan penerapan blended finance di dunia,” kata Wimbih dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/5/2022).
Selain itu, lanjut dia, pengaturan market conduct juga akan berperan penting dalam pengembangan sektor jasa keuangan. “Ini sekaligus melengkapi kerangka pengaturan prudensial,” tuturnya.
OJK akan terus meningkatkan kerja sama dengan OECD terutama dalam pengembangan sustainable finance dan blended finance serta peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. “Salah satunya dengan penempatan pegawai OJK dalam rangka merumuskan strategi transisi energi bersama OECD,” imbuhnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)