Apes benar warga Nusa Tenggara Timur (NTT). Termasuk provinsi miskin namun punya utang kepada pemerintah pusat cukup gede. Sebesar Rp1,3 triliun.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) NTT, Zakarias Moruk di Kupang, NTT, Selasa (30/5/2023), mengatakan, Pemprov NTT saat ini, mulai mencicil utang Rp1,3 triliun yang berasal dari dana pemulihan ekonomi (PEN) dengan masa pengembalian hingga 2028.
Menurutnya, dana PEN senilai Rp1,3 triliun itu, dipinjam pemerintah daerah dari pemerintah pusat. semasa pandemi COVID-19. “Pembayarannya dipotong langsung dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan sudah dimulai tahun ini,” katanya.
Dia menjelaskan bahwa, masa pembayaran cicilan utang Pemda itu dibayar hingga masa jabatan gubernur NTT berikutnya karena sampai dengan 2028.
Dia menjelaskan bahwa dana pinjaman awalnya hanya Rp980 miliar namun pembayaran utang dihitung hingga Rp1,3 triliun karena sudah terhitung dengan pokok serta sisa pinjaman.
Karena itu pihaknya saat ini tengah membuat skema pembayaran utang dana PEN tersebut agar bisa dilaksanakan oleh kepada daerah selanjutnya.
Nantinya skema tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditinjau dengan harapan skema yang dibuat tersebut akan disetujui oleh orang nomor satu di RI tersebut. “Untuk skemanya nanti akan kami sampaikan kalau sudah jadi,” ujar dia.
Sementara untuk dana pinjaman reguler yang berasal dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai Rp150 miliar dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp189 miliar sudah dilunaskan pada 2022, setelah mulai dibayarkan pada 2021.
Label NTT sebagai provinsi miskin, terkuak dari data BPS pada 2022. Per Maret 2022, tingkat kemiskinan NTT mencapai 20,05 persen pada Maret 2022. Selanjutnya naik menjadi 20,23 persen pada September 2022.
Tingginya tingkat kemiskinan di NTT ini, lantaran faktor geografis. Di mana, curah hujan di NTT, sangat rendah. Berdampak kepada kering dan tandusnya sebagian besar lahan di NTT.
Saat ini, banyak masalah yang menggelayuti di tanah NTT. Mulai dari kemiskinan, keterbatasan sarana infrastruktur dan infrastruktur transportasi, kelaparan, tingkat kesehatan, dan sumber daya manusia yang rendah serta laju pertumbuhan ekonomi yang lamban.
Di sejumlah daerah masyarakat masih sulit mendapatkan air bersih. Mereka harus menggali lubang di sungai yang kering (kubangan) hanya untuk mendapatkan air bersih untuk di masak dan untuk kebutuhan lain. Kini mereka harus menanggung beban utang Pemporv yang cukup gede.
