Mahal betul biaya penanganan dampak pandemi COVID-19 di dunia. Dalam dolar AS saja, angkanya sudah 12 digit. Jangan heran kalau ada negara yang hampir bangkrut. Wow.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, insentif yang dikeluarkan negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, tembus US$19 triliun, atau hampir Rp266 kuadran triliun.
Kata Sri Mulyani, angka itu sudah mencakup penanganan dampak dari sisi fiskal maupun moneter. “Perekonomian dan keuangan dari sektor usaha serta perekonomian keseluruhan, begitu besar dampak COVID-19 sampai seluruh dunia melakukan countercyclical,” kata Sri Mulyani dalam acara Kick Off Sosialisasi UU HPP di Jakarta, Jumat (19/11/2021).
Sri Mulyani mengatakan, insentif global sebesar US$19 triliun itu, untuk pembiayaan fiskal sebesar US$12 triliun dan moneter sebesar US$7 triliun. Tahun ini, Indonesia menganggarkan Rp744,77 triliun untuk membantu masyarakat dan mempertahankan dunia usaha di tengah tekanan dampak pandemi.
Anggaran yang hingga 12 November 2021, kata dia, terealisasi Rp483,91 triliun itu masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang sebenarnya telah diadakan sejak tahun lalu.
Sri Mulyani mengatakan langkah ini merupakan langkah extraordinary yang jika tidak dilakukan maka akan terjadi dampak maupun lonjakan yang jauh lebih besar.
Menurutnya, upaya global khususnya Indonesia saat ini telah membuahkan hasil mengingat dari sisi pengangguran dan kemiskinan mulai teratasi seiring ekonomi yang pulih. “Alhamdulillah, saat ini sudah mulai menurun sisi pengangguran dan kemiskinan sebab ekonomi mulai pulih,” ujarnya.
Ia berharap, pemulihan ini dapat terus berlanjut pada tahun depan, meski ekonomi sempat kembali tertekan di kuartal III-2021 akibat lonjakan varian Delta. Di negara empat musim seperti di Eropa, Jerman dan Amerika Serikat (AS), saat ini, sedang mengalami puncak varian Delta tertinggi mengingat ada musim winter yang mendorong penguatan COVID-19. “Ini tantangan nyata COVID-19 belum selesai namun kami akan terus menggunakan instrumen APBN bersama DPR merumuskan langkah-langkah dalam rangka bisa respons secara responsif, fleksibel, dan akuntabel,” jelasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)