Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menilai isu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok naik pangkat dari Komut ke Dirut Pertamina, hanyalah gosip politik. Risikonya terlalu besar memilih Ahok.
“Pemerintah tentu saja akan memperhitungkan dampak bila Ahok ditunjuk sebagai Dirut Pertamina di tahun politik ini,” ungkap Mulyanto dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (22/7/2023).
Mulyanto menduga, pemerintah saat ini tengah menjalankan pola test the water. Melempar isu Ahok demi mengetahui respons publik. Ketika responsnya senyap, bisa saja pemerintah benar-benar menetapkan Ahok duduk di kursi yang kini masih dipegang Nicke Widyawati itu.
“Saya rasa Pemerintah tidak akan menetapkan hal itu. Ini hanya isu. Dulu terkait kepala IKN juga begitu. Pemerintah kan paham, bagaimana kiprah beliau di DKI yang membuat kisruh dan menyudutkan umat. Jadi memang harus dihitung betul,” kata Mulyanto.
Menurutnya, pemerintah tentunya belum lupa jejak politik Ahok yang kurang bagus, khususnya di mata kaum Muslim. Karena dia pernah menjadi terpidana dalam perkara pelecehan Al-Quran, yakni Surat Al Maidah ayat 51 pada 2016, dan disidangkan pada 2017.
“Sosok dirut yang dibutuhkan itu ya seperti Ibu Nicke ini, smart, profesional dan berpengalaman, sehingga Pertamina bisa mengawal ketahanan energi nasional dan menjadi perusahaan top. Apalagi di sisi hulu minyak Pertamina itu sudah dominan mayoritas,” jelasnya.
Terkait kinerja selama Ahok menjabat Komisaris Utama (Komut) Pertamina, menurut Mulyanto, tidak ada yang istimewa. Tidak pula menghasilkan terobosan yang berdampak signifikan terhadap kinerja perseroan.
Padahal Komisaris Utama bertugas mengawasi perusahaan dan juga sebagai ketua komite resiko. Tapi faktanya banyak kilang terbakar hampir tiga sampai empat bulan sekali. “Bukan banyak kerja, Ahok malah banyak bikin pernyataan kontroversial. Ini tidak baik bagi bisnis apapun,” pungkas Mulyanto.
Peluang Ahok lompat dari Komut menjadi Dirut Pertamina disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir (Etho). “Enggak Pak Ahok saja, banyak direksi yang lain yang dan tentu belum final ya. Nama nya (Ahok) ada, menjadi salah satu pertimbangan,” kata Menteri Etho kepada wartawan di Nirwana Park Sawangan, Depok, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023).
Menurut Menteri Etho, saat ini, Kementerian BUMN melalui dua Wakil Menteri (Wamen) BUMN, tengah mereview semua Direktur Utama perusahaan pelat merah.
Jadi, bukan Pertamina saja yang tengah dipelototi Wamen BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) dan Wamen BUMN II, Rosan Perkasa Roeslani.
“Para wamen sedang memanggil (para direktur utama), saya pun memanggil, nanti kita cocokkan. Karena sekarang yang namanya sistem delivery unit yang tadinya ada di saya, ada di Wamen ini dikonsolidasikan menjadi satu sistem, special delivery unit itu mereview semua program,” jelas Menteri Etho.
Sebelumnya, Menteri Etho memanggil Dirut Pertamina Nicke widyawati dan Komut Pertamina Ahok. Pertemuan ini melahirkan banyak isu, termasuk pergantian Dirut Pertamina di mana nama Ahok muncul sebagai pengganti Nicke.
Saat ditanya informasi itu, Menteri Etho buru-buru membantah. “Sabar, ada waktunya, ngegosip aja,” ucap Menteri Etho di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Vonita Betalia
