Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyoroti politik uang yang bakal terjadi pada Pemilu 2024, sehingga perlu diantisipasi demi terwujudnya Pemilu yang bersih dan berintegritas.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengajak akademisi dan mahasiswa membentuk kampung anti politik uang. “Ini (politik uang) menjadi keresahan kita bersama kenapa money politic bisa mendapat suara. Kalau saya bisa menyarankan bagaimana kalau kita membangun gerakan sosial berbasis kampung anti money politic,” kata Hasyim.
Hasyim menyampaikan hal tersebut didampingi Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir saat memberikan kuliah umum kepada civitas akademika di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Kamis (20/10/2022).
Dalam memberikan kuliah umum, Hasyim menyarankan agar civitas akademika bisa membentuk gerakan sosial anti politik uang dengan melibatkan tokoh-tokoh atau orang yang dituakan dalam suatu kampung atau desa.
“Saya kira kalau dimulai dari desa dan dimulai oleh tokoh orang terpercaya. Kalau gerakan anti money politic di kampung-kampung itu, orang juga akan mikir-mikir (untuk melakukan politik uang),” ujar dia.
Oleh karena itu dia berharap melalui program kampus, yakni Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau pengabdian kepada masyarakat bisa mewujudkan gerakan sosial kampung anti politik uang.
Untuk melahirkan pemimpin yang jujur dan sesuai harapan masyarakat, dia juga menyarankan agar akademisi atau mahasiswa sering melakukan silahturahmi dengan partai politik utamanya yang akan maju di Pilkada dan Pemilu.
“Ada baiknya untuk kita memahami cara berpikir partai politik, harus kita bersilaturahmi dengan partai-partai politik itu, sambil mendesakkan kepentingan-kepentingan kita supaya bisa mendapatkan calon (pemimpin) yang baik sesuai dengan kriteria masyarakat, sehingga kita mau hadir pada pemilihan,” kata Hasyim.
Sementara itu, Rektor UHO Prof. Muhammad Zamrun mengaku pihaknya siap mendukung dalam menyukseskan pemilu maupun pilkada 2024 mendatang.
Menurutnya mahasiswa sebagai agen kontrol dan agen perubahan bisa praktikkan secara langsung pada saat Pemilu nantinya.
“Artinya dengan peluang itu, berarti ada partisipasi lain dari kampus untuk bagaimana menyukseskan pemilu nantinya, kalau selama ini kan ketika KKN program dari kampus saja tetapi sekarang kan ada dari KPU berarti tambah lagi bentuk pengabdian kampus,” katanya.
