Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah menyoroti anggaran Polri yang terus meningkat selama hampir dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, peningkatan anggaran kepolisian yang dinilai fantastis tidak sejalan dengan kinerjanya yang cenderung selalu mendapat kritikan dari masyarakat.
“Begitu Oktober 2014, Jokowi langsung memberikan alokasi anggaran yang sangat besar kepada kepolisian,” kata Wana dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan secara daring, dipantau dari Jakarta, Minggu (9/7/2023).
Kenaikan anggaran ini disebutkan Wana mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak Presiden Jokowi mengalokasikan anggaran sebesar Rp44 Triliun untuk Polri di tahun 2014 dan meningkat menjadi Rp62 Triliun di tahun 2015. Hal ini juga terlihat di tahun-tahun berikutnya yang ditunjukkan terjadi peningkatan anggaran senilai Rp16 Triliun di tahun 2016 menjadi Rp78 Triliun.
Di tahun berikutnya, anggaran untuk kepolisian kembali ditambah sebanyak Rp18 Triliun menjadi Rp94 Triliun di tahun 2017. Pada 2018, anggaran kepolisian tetap meningkat namun nilainya tidak se-fantastis sebelumnya, hanya Rp4,1 Triliun menjadi Rp98,1 triliun dan Rp98,2 triliun di tahun 2019.
Kemudian tahun 2020, anggaran kepolisian tetap meningkat sebanyak Rp2,2 Triliun menjadi Rp100,4 Triliun. Akan tetapi, terjadi penurunan anggaran di tahun berikutnya akibat adanya pandemi Covid-19.
“Ada kebijakan untuk melakukan refocusing anggaran dan ini pun berimplikasi terhadap anggaran yang dikelola oleh kepolisian,” ucap Wana.
Wana menyebut pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020-2021 menyebabkan anggaran untuk kepolisian dipangkas sebesar Rp3,5 Triliun menjadi Rp96,9 Triliun di tahun 2021. Pengalihan anggaran ini dilakukan pemerintah ke dalam sektor kesehatan dan ekonomi yang paling berdampak besar akibat pandemi.
Lebih lanjut, Wana menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap kepolisian akibat banyaknya kritikan yang disampaikan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan anggaran kepolisian yang cukup signifikan ini tidak berbanding lurus dengan kinerjanya yang justru memberikan pelayanan buruk kepada masyarakat.
“Pemerintah pun cenderung abai dan tidak bersikap tegas dalam konteks untuk memberikan sanksi kepada kepolisian, misalkan salah satunya adalah dengan memotong anggaran,” ujar Wana.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)