Terlalu lebay dengan adanya desakan agar Gubernur DKI Anies Baswedan minta maaf kepada Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka atas terperosoknya kendaraan Isyana di sumur resapan beberapa hari lalu.
Pasalnya bentuk pertanggungjawaban pemerintah itu bisa bervariatif tidak selalu harus minta maaf. Walaupun segala kejadian di jalan merupakan tanggung jawab pemerintah, karena diatur dalam UU Lalu Lintas Jalan dan Angkutan. Lebih detail pada pasal 24 ayat 2 yang mengatur tentang keselamatan pengguna.
“Jangan lebay juga. Soal permintaan maaf itu kan tidak selalu gubernur Anies, lembaga lain kan bisa seperti Dinas Sumber Daya Alam dan Dishub atau terkait lainnya,” ujar peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro kepada Inilah.com, Kamis (9/12/2021).
Menurut Riko bila ditelisik wilayah lain juga banyak mengalami persoalan sama khususnya saat berkendara di jalan raya, tetapi berhubung Jakarta selalu menjadi tolak ukur, maka setiap persoalan berpotensi ditarik ke ranah politik terus digulirkan untuk kepentingan tertentu.
“Murni itu kecelakaan. Pada prinsipnya ya memang Pemprov DKI harus tanggung jawab. Karena bukan hanya sumur resapan, tetapi kalau ada jalan berlubang kemudian ada orang jatuh dan meninggal dalam undang-undang lalu lintas pemerintah juga bisa dituntut. Tetapi ini jangan ditarik ke politik,” jelas Riko.
Diketahui ramai di media sosial kendaraan Isyana terperosok ke sumur resapan viral di media sosial melalui unggahan dari akun Twitter, @arnold5508 pada Rabu (8/12/2021). Tak hanya demikian persoalan ini kemudian terus digulirkan di media sosial yang berujung pada desakan meminta Anies meminta maaf atas kejadian itu.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengevaluasi pekerjaan para kontraktor sumur resapan guna memastikan pengerjaannya sesuai standar.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)