Komisi IV DPR siap memanggil Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait dugaan tertahannya 490 ribu ton beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Budhy Setiawan menegaskan rapat itu akan terselenggara pada pekan depan. Ia berjanji akan menguliti dua lembaga tersebut terkait potensi membengkaknya demurrage (denda) hingga sekitar Rp350 miliar akibat tertahannya beras impor tersebut.
“Kebetulan raker kita dengan Kementan nanti melibatkan Bulog itu kita upayakan tanggal 20 Juni ini. Itu nanti saya dalami dulu dengan Bulog ya, saya tanya dulu kegiatan demurrage itu. Saya nanti cross check ke Bulog,” ujarnya kepada Inilah.com, di Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Secara terpisah, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nevi Zuairina mendorong adanya pengawasan teknis di lapangan akibat tertahannya 490 ribu ton beras Impor Bulog tersebut. Ia meyakini ada miskoordinasi antara Bulog dan Bapanas.
Terkait, dugaan biaya demurrage yang harus dibayar Bulog sekitar Rp350 miliar, ia menegaskan perlu ada yang bertanggung jawab sebab berpotensi menjadi kerugian negara.
“Akibat kebijakan yang tidak terkoordinasi dan tersosialisasi, harus ada tanggung jawab, jangan semua dibebankan ke Bulog. Ini adalah kesalahan kurang koordinasi antara Badan Pangan Nasional dan Bulog,” tutur dia di Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Sekadar informasi, sekitar 490 ribu ton beras impor Bulog tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Situasi ini memungkinkan munculnya biaya demurrage (denda) yang harus dibayar Bulog sekitar Rp350 miliar.
Timbulnya potensi demurrage ini diduga akibat perubahan kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mengharuskan impor menggunakan kontainer, padahal sebelumnya cukup memakai kapal besar.
Informasi yang didapat menyebut, sebagian beras impor di Tanjung Priok sudah bisa keluar berkat bantuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke pelabuhan. Kini barang sudah berada di gudang Bulog.
Persoalannya, denda yang harus dibayarkan Bulog tersebut berdampak pada harga eceran beras, demi menutupi kelebihan pengeluaran. Artinya pemerintah harus memberi subsidi lagi ke Bulog.
Sampai Rabu (12/6/2024), masih ada sekitar 200 kontainer beras tertahan di Tanjung Priok. Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tercatat 1.000 kontainer.
Direktur Supply Chain Bulog Suyamto menyangkal kabar tersebut. Ia mengklaim semua proses pengimporan, pembongkaran dan pendistribusian beras impor sepanjang 2024 berjalan lancar. “Saat ini sudah tidak ada antrean kapal di Priok,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (11/6/2024) malam.