Jumat, 11 Juli 2025 – 13:25 WIB
Sejumlah warga mengunjungi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/7/2025). (Foto: Antara/Aditya Nugroho/foc).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Ekonom dari dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menyoroti bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, belum juga menunjukan kemandirian fiskal dan terus menguras APBN.
Apalagi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran pembangunan IKN fase ke II tahun 2026 sebesar Rp1,13 triliun. Tak hanya itu, pemeliharaan aset IKN tahap I juga dibutuhkan anggaran sekitar Rp200-Rp300 miliar.
“Tambahan permintaan anggaran IKN sebesar Rp16 triliun dan proyeksi kebutuhan pemeliharaan tahap awal sebesar Rp300 miliar menunjukkan bahwa proyek ini belum menunjukkan kemandirian fiskal sebagaimana dijanjikan,” ujar Syafruddin dihubungi Inilah.com, dari Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Dia juga menagih janji mengenai keterlibatan investor seperti yang digembar-gemborkan pemerintah. Apalagi pemeliharaan aset IKN yang masih ditanggung APBN. Dia mendorong agar meninjau kembali pembangunan tersebut atau ditunda saja sekalian.
“Pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat: sampai kapan APBN akan terus membiayai proyek ini? Siapa yang akan menanggung beban ke depan?,” kata dia.
Permintaan tambahan anggaran, dinilainya tak realistis, saat utang negara sedang menumpuk. Lebih baik APBN dioptimalkan bagi kepentingan rakyat ketimbang proyek mercusuar.
“Saat utang membengkak dan kebutuhan rakyat kian mendesak, proyek sebesar IKN tidak bisa dijalankan dengan pola business-as-usual. Perlu keberanian untuk meninjau ulang, menyesuaikan skala, atau bahkan menunda bila manfaatnya tidak sebanding dengan beban fiskal yang harus ditanggung generasi mendatang,” tambahnya.
Informasi saja, total utang luar negeri Indonesia per April 2025 mencapai US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.033,45 triliun. Jumlah ini meningkat 8,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sebelumnya, bos OIKN Basuki mengatakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran tahun 2026, OIKN membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun. Usulan tersebut telah diajukan tanggal 4 Juli 2025 kepada Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dengan nomor B.123/Kepala/OtoritaIKN/VII/2025.
“Kami membutuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun, ditambah Rp16,13 triliun. Maka total anggaran OIKN pada 2026 menjadi Rp21,18 triliun,” jelas mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Jokowi itu, saat rapat dengan Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Sebelumnya, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan, pembangunan IKN Tahap I periode 2022-2024 telah rampung 100 persen. Hal ini menandai telah selesainya fase awal pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung penting di IKN.
“Bangunan di IKN, sudah memenuhi standar kualitas yang memadai. Seluruh gedung di IKN mengaplikasikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC),” kata Danis.
Dia bilang, BGH berfokus pada efisiensi air, energi, dan penggunaan material ramah lingkungan, seperti panel surya dan sistem daur ulang air. Sementara BGC mengintegrasikan teknologi cerdas, seperti otomatisasi energi dan sistem pengelolaan bangunan berbasis IoT.
Penerapan kedua konsep ini, kata dia, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah proses pembangunan selesai, setiap gedung akan melalui Provisional Hand Over (PHO), yaitu serah terima sementara dari kontraktor ke pemilik proyek, untuk memastikan semua spesifikasi dan kualitas telah terpenuhi.
Dengan selesainya pembangunan fisik, tantangan berikutnya adalah pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset tersebut agar tetap berfungsi optimal dan berkelanjutan. Untuk mengoperasikan dan memelihara seluruh aset yang telah terbangun pada tahun ini, Otorita IKN memperkirakan akan membutuhkan anggaran pengelolaan sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar.