Merasa anggaran 2024 minim, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ‘mengultimatum’ DPR agar meloloskan usulan tambahan Rp875 miliar. Kalau tidak dituruti, investasi bakal jeblok atau gagal target.
Asal tahu saja, berdasarkan RAPBN 2023, anggaran untuk Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditetapkan Rp1,22 triliun. Atas ‘ancaman’ itu, Komisi VI DPR menyetujuinya. Alhasil, tahun depan anggaran Kementerian Investasi/BKPM naik menjadi Rp2,1 triliun.
Di balik ngototnya Menteri Bahlil minta tambah anggaran, adalah target investasi 2024 sebesar Rp1.600 triliun. Sedangkan tahun ini, targetnya Rp1.400 triliun. Pada 2022, target investasinya Rp1.200 triliun. Atau naik Rp200 triliun per tahun.
Ya, naiknya target investasi per tahun, adalah hal yang lumrah. Namanya saja target, memang harus naik. Kalau turun itu bukan target namanya.
“Jadi kami mohon pimpinan kalau mau bagus tambah anggaran. Kalau enggak mau tambah anggaran jangan banyak tanya perihal ini, itu. Dan saya sebagai menteri investasi tidak juga minta, tapi menyampaikan kondisi kalau kita mau baik, maka kita baik sama-sama. Kalau enggak, tanya pada rumput bergoyang,” ujar Bahlil dalam rapat dengan kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Dirinya pun mendesak DPR untuk menyetujui usulan tambahan anggaran. Jika tidak disetujui, jangan ada yang protes jika target investasi 2024, tidak tercapai.
“2024 itu target investasi kami mencapai Rp1.600 triliun tapi uangnya nggak tambah-tambah pimpinan. Saya juga nggak ngerti, kita bingung. Jadi kalau nggak sampai (target investasi) jangan salahkan kementerian investasi pimpinan,” pungkasnya.
Bahlil menceritakan, salah satu yang butuh perbaikan adalah Online Single Submission (OSS). Sistem ini, berperan penting karena digunakan untuk mempercepat pendaftaran investasi yang terintegrasi antar lembaga pemerintah (K/L).
Meski memiliki peran penting, namun OSS hanya dibangun dengan anggaran Rp30 miliar. Hal ini lah yang dinilai menjadi penyebab kecepatan sistem OSS belum maksimal sehingga perlu ditambah anggarannya.
Ia mengibaratkan pembangunan OSS ini seperti Avanza bekas yang diberikan ke BPKP, namun diharapkan bisa memberikan performa atau kecepatan seperti mobil Mercy saat dibawa ke jalanan.
“Negara kasih ke kami hanya beli Avanza second. Jadi kalau ada kekurangan memang nggak ada barang bagus yang harganya murah. Saya nggak menemukan teori ekonomi sejak saja SD kelas satu sampai sekarang. Kalau kita mau bagus dikasih anggaran juga yang bagus,” jelasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)